Arah Pelajaran Bahasa Tak Jelas

Jakarta, Kompas - Arah pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 dinilai tidak jelas. Bahasa Indonesia hanya dijadikan alat untuk menyampaikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial serta pelajaran lain.

”Adapun materi tentang tata bahasa dan kesusastraan justru diabaikan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia (APBSI) Saifur Rohman.

Dalam seminar yang dihadiri para pengajar Bahasa Indonesia di Jakarta, Senin (11/2), kekhawatiran arah pelajaran Bahasa Indonesia yang tidak jelas juga menguat. Mereka menghadiri seminar Problem Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Literatur, dan Budaya di Asia Tenggara yang diselenggarakan Asosiasi Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia.

Saifur mengatakan, konsep pelajaran Bahasa Indonesia yang tematik integratif masih membingungkan para guru. Jika konsep itu diartikan Bahasa Indonesia hanya sebagai pengantar pelajaran saja, tentu keliru.

Pelajaran Bahasa Indonesia juga memiliki aspek makna bahasa, tata bahasa, kesusastraan, dan aspek lain yang sangat penting. Tata bahasa, misalnya, sampai saat ini masih banyak siswa yang keliru, terutama dalam aspek penerapan ejaan yang disempurnakan. Adapun kesusastraan, Bahasa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa.

”Jika kesusastraan tidak lagi diajarkan di sekolah, lalu siapa lagi yang akan memelihara kekayaan sastra Indonesia?” kata Saifur Rohman.

Nilai kebangsaan

Menurut Saifur, pada mulanya bahasa dan sastra Indonesia dijadikan sebagai media untuk memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, identitas, kebahasaan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kecerdasan linguistik seorang siswa. Jika Kurikulum 2013 diterapkan, akan berdampak signifikan terhadap model, proses, dan sistem pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.

”Para guru resah dengan perubahan ini yang sampai sekarang informasinya belum jelas,” kata kata Saifur.

Berdasarkan penelitian APBSI dengan responden para guru bahasa dan sastra Indonesia di SMP dan SMA di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, para guru merasa uji publik belum memberikan informasi yang signifikan bagi pendidik bahasa dan sastra Indonesia.