PTS Siap Bentuk Lembaga Akreditasi Mandiri

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mendeklarasikan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Pendidiran itu segera diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pendirikan dilakukan dalam upaya terus meningkatkan mutu dan akuntabilias publik Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan  Undang-undang Pendidikan Tinggi.

Ketua Pendiri LAM-PT Aptisi, Budijatmiko, dalam pernyataan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Aptisi ke-3, di Makassar, Jumat (15/2/2013), mengatakan, Aptisi pusat dan Aptis wilayah bertindak sebagai pendiri LAM-PT dengan satu badan hukum untuk LAM-PT. Selanjutnya mengajukan pendirian LAM-PT, berdasarkan rumpun keilmuan sebagaimana diamanatkan UU.

Aptisi pusat dan Aptisi wilayah berkomitmen untuk menjalankan LAM-PT berdasarkan prinsip tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kejujuran, dengan proses berbasis pembinaan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Aptisi pusat dan Aptisi wilayah serta PTS se-Indonesia, berkomitmen untuk mendukung pendirian dan operasionalisasi dalam bentuk dukungan sumber daya manusia, teknologi, sarana-prasarana, dan keuangan. Itu semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan prinsip musyawarah dalam menjamin berdirinya LAM-PT dalam waktu jangka panjang.

Ketua Umum Aptisi, Edy Suandi Hamid, menyatakan, Aptisi pusat siap memenindaklanjuti pendirian LAM-PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan. "LAM PT Aptisi ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam lembaga dan sistem akreditasi," ujar Edy.

Edy mencontohkan, sistem asesmen kurang begitu ramah, terutama terhadap PTS yang masih keci. Selain itu, ketidakpuasan dari PTS yang merasakan adanya perlakuan diskriminatif diharapkan dapat dikurangi.

"Tetapi jangan sampai keberadaan LAM justru akan mendegradasi mutu PTS. Oleh karena itu, penyusunan sistem dan kelembagaan LAM tetap harus tetap mengutamakan penjaminan mutu. Untuk itu, hendaknya pemerintah memberikan dukungan dana secara penuh, seperti melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Swasta," kata Edy.