Rabu, 24 September 2014

News / Edukasi

Kurikulum 2013 Hanya di SD Akreditasi A dan B

Rabu, 20 Februari 2013 | 08:26 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com Kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar hanya akan diterapkan di SD berakreditasi A dan B pada tahun 2013. Adapun SD berakreditasi C akan menerapkan kurikulum baru tersebut mulai tahun 2014.

Keputusan terbaru pemerintah tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR, Selasa (19/2), di Jakarta.

Musliar mengatakan, pertimbangan pemilihan sekolah berakreditasi A dan B yang jumlahnya 44.609 sekolah didasari atas kesiapan sekolah itu dari sisi akreditasi, ketersediaan guru, dan sarana prasarana.

Salah satu anggota Panja kurikulum, Dedi Gumelar, mempertanyakan alasan pemerintah hanya memilih SD dengan akreditasi A dan B. Ini dinilai tidak sesuai dengan janji Kemdikbud pada awal-awal pembahasan perubahan kurikulum tahun lalu yang menyatakan bahwa akreditasi tidak menjadi faktor pemilihan sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. ”Dulu kan janjinya semua sekolah dapat kesempatan yang sama,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Mendikbud Mohammad Nuh menambahkan, untuk sementara sekolah-sekolah itu saja yang sudah siap. Pemerintah tidak bisa memaksakan sekolah yang belum siap. Kesiapan sekolah juga dipertimbangkan dari prestasi siswa dan sekolah. SD/MI yang terakreditasi A dan B sebanyak 71,5 persen.

Nuh mengatakan, pemilihan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 diserahkan kepada setiap daerah. Meski demikian, kriteria pemilihan sekolah tersebut harus sudah terakreditasi dan juga harus memiliki guru tetap yang lengkap, yakni guru kelas I-VI; guru agama; serta guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Dalam pemaparan Musliar, sekolah-sekolah pelaksana kurikulum akan mendapat pendampingan dari sekolah inti. Sekolah inti adalah sekolah negeri/swasta yang ditetapkan kabupaten/kota, sudah memiliki kriteria terakreditasi A, dan memiliki guru inti.

Sementara itu, sekolah inti akan didampingi oleh sekolah pembina. Sekolah pembina adalah sekolah negeri/swasta yang sudah menerapkan discovery learning dan metode tematik.

Dipertanyakan

Anggota Panja Kurikulum, Zulfadli, mempertanyakan pertimbangan dan strategi pemerintah memilih sekolah pembina yang akan mendampingi sekolah-sekolah pelaksana Kurikulum 2013. Karena kriteria yang terlalu tinggi, ia khawatir sekolah-sekolah di daerah akan kesulitan dan tidak ada yang bisa menjadi sekolah pembina.

Keraguan serupa disampaikan Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI). Ia mengatakan, waktu pelaksanaan Kurikulum 2013 tinggal empat bulan lagi, tetapi sampai sekarang pemangku kepentingan pendidikan belum pernah melihat dokumen kurikulum yang resmi dan final.

”Jadi kita semua meributkan sesuatu yang barangnya tak jelas, seperti membeli kucing dalam karung,” kata Retno.

Di Magelang, peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan, karena persoalan terorisme semakin luas, materi terorisme perlu masuk dalam kurikulum. ”Generasi muda saat ini kelompok paling potensial direkrut jaringan teroris,” ujar Jaleswari dalam seminar nasional di Akademi Militer Magelang. (LUK/ELN/EKI)

 


Penulis: Luki Aulia, Ester Lince Napitupulu, Sri Rejeki
Editor : Caroline Damanik
Sumber: