JK: Gaji Kepala Daerah Naik, Tunjangan Harus Turun

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden 2004-2009 M Jusuf Kalla alias JK mengatakan, tunjangan untuk kepala daerah selama ini cukup besar. Dengan demikian, jika gaji kepala daerah dinaikkan, menurut JK, seharusnya tunjangan diturunkan.

"Kalau naik gaji, tunjangannya harus turun," kata JK di Tangerang, Kamis (21/2/2013), ketika dimintai tanggapan rencana pemerintah untuk menaikan gaji gubernur, bupati, dan kepala daerah.

JK mengatakan, jika ingin kepala daerah berprestasi, maka mereka memang harus mendapatkan pendapatan yang baik. Begitu pula jika ingin mereka tidak korupsi. Hanya saja, kata dia, perlu diingat bahwa tunjangan kepala daerah sudah banyak.

Meski menilai ada korelasi antara besaran gaji dengan korupsi, JK mengakui bahwa kenaikan gaji tidak menjamin mereka tidak lagi melakukan korupsi.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mengaku mendukung kenaikan gaji kepala daerah. Pasalnya, kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab besar. Hanya saja, kata dia, kenaikan gaji itu harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

"Terutama untuk mengantisipasi kemungkinan korupsi. Kebijakan ini (menaikan gaji) diproyeksikan untuk mengurangi potensi korupsi, meski bukan satu-satunya cara," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikan. Pasalnya, kata Presiden, sudah delapan tahun gaji mereka tidak mengalami kenaikan.

Hal itu dikatakan Presiden menanggapi permintaan para bupati agar gaji dinaikkan ketika Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Presiden mengaku sudah menugasi para menteri terkait, terutama Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membahas kenaikan gaji kepala daerah dengan membandingkan dengan yang lain. Pembahasan itu, kata dia, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Boediono.

"Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar," kata Presiden.