Jumat, 1 Agustus 2014

News / Edukasi

Fitra: Mahalnya Pengadaan dan Distribusi Bahan UN...

Rabu, 13 Maret 2013 | 17:36 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran sekitar Rp 94,8 miliar yang dihabiskan untuk pengadaan dan distribusi bahan ujian nasional (UN) untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat tahun 2013 dinilai terlalu besar. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya bisa menghemat lebih besar anggaran.

Seperti dikutip dari rilis resmi Fitra yang diterima Rabu (13/3/2013), Uchok mengatakan, Balitbang Kemendikbud memang menghemat sekitar Rp 25,6 miliar. Pasalnya, alokasi anggaran untuk pengadaan dan distribusi bahan UN mencapai Rp 120,4 miliar. Hanya saja, kata dia, jika melihat proses tender, penghematan anggaran seharusnya bisa mencapai Rp 32,8 miliar.

"Terlalu besar harga yang ditawarkan pemenang tender itu. Padahal, ada yang menawarkan lebih rendah," tuturnya kepada Kompas.com.

Uchok memberi contoh pengadaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan tahun pelajaran 2012/2013 untuk Paket 2. Paket itu dimenangi oleh PT PB dengan nilai penawaran Rp 14,5 miliar. Padahal, kata dia, ada tiga perusahaan lain yang menawar lebih rendah, yakni PT P sebesar Rp 13,2 miliar, PT JTP Rp 13,3 miliar, dan PT GIP Rp 14,4 miliar.

Contoh lain, lanjut Uchok, untuk Paket 3 dimenangi oleh PT GIP dengan nilai penawaran sekitar Rp 22,4 miliar. Padahal, ada tiga perusahaan lain yang menawarkan lebih rendah, yakni PT AI sebesar Rp 17,1 miliar, PT JTP Rp 21,1 miliar, dan PT BDP Rp 21,6 miliar. Hal yang sama terjadi untuk Paket 4, 5, dan 6.

Uchok menambahkan, anggaran yang terlalu mahal juga terjadi pada tahun 2012. Balitbang Kemendikbud hanya bisa menghemat Rp 19,7 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp 130,6 miliar. Jika melihat proses lelang, kata dia, penghematan bisa mencapai Rp 46,9 miliar.

"Untuk itu, Fitra berharap DPR meminta pertanggungjawaban Balitbang Kemendikbud terkait terlalu mahalnya pengadaan dan distribusi bahan UN yang diduga ada indikasi mark up harga. Aparat penegak hukum juga harus menyelidiki proyek itu," kata Uchok.


Penulis: Sandro Gatra
Editor : Caroline Damanik