Gotong Royong Benahi Tata Kelola Pendidikan Dasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut-marut dunia pendidikan di Indonesia dinilai disebabkan oleh tata kelola pendidikan yang tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Bank Dunia, Uni Eropa dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membenahi tata kelola pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Melalui program bertajuk Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang berlangsung dari tahun 2008-2012, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, mengatakanpenyelenggara pendidikan di setiap tingkatan diberikan pendampingan.

"Sasarannya memang ke pendidikan dasar. Pilihan ini karena pendidikan dasar adalah pondasi sehingga pembenahan harus dari dasarnya," kata Koeberle saat Dialog Berbagi Pengalaman : Komitmen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan Dasar di Crowne Plaza Ballroom, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Ia mengungkapkan bahwa hingga akhir 2012 lalu, sebanyak 50 pemerintah daerah dari sembilan provinsi di Indonesia telah mendapat pendampingan dari program ini. Pendampingan yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan terkait tata kelola pendidikan yang lebih baik.

"Pihak yang ikut serta dengan program ini merasakan sendiri manfaat dari adanya pendampingan," jelas Koeberle.

Ia mengambil contoh di Kabupaten Aceh Utara yang berhasil meningkatkan standar pelayanan pendidikannya. Tidak hanya itu, berbagai persoalan pendidikan yang muncul seperti kurangnya guru dan buku dapat ditanggulangi dengan cepat sehingga siswa tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola pendidikan yang ada.

Saatnya pemda turun tangan

Saat ini, program BEC-TF ini mendapat pendanaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda sebesar 22.000.000 euro dan dari Komisi Eropa sebesar 17.000.000 euro. Melihat keberhasilan program yang diselenggarakan sejak 2008 lalu, pemerintah daerah yang telah ikut dalam program ini berkeinginan untuk mengembangkan lagi.

"Sebagian besar ingin melanjutkan program ini karena terbukti berpengaruh pada standar pendidikannya," ungkap Koeberle.

"Tapi kembali pada pemimpin daerahnya masing-masing. Kalau ingin baik dan ada perubahan di tata kelola pendidikan pasti program ini akan dilanjutkan," tandasnya.