ICW dan Serikat Guru Inginkan Debat Publik Kurikulum 2013

Kompas.com - 27/03/2013, 17:41 WIB
Riana Afifah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan ruang diskusi dengan Aliansi Revolusi Pendidikan untuk membahas masalah kurikulum 2013 dan juga permintaan penghapusan Ujian Nasional (UN). Namun, pihak Aliansi Revolusi Pendidikan yang digawangi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa serikat guru ini tetap menginginkan adanya debat publik terbuka.

Peneliti ICW, Febri Hendri, mengatakan bahwa debat publik terbuka perlu dilakukan dengan mengundang berbagai pihak yang pro dan kontra terhadap adanya perubahan kurikulum ini. Dengan demikian, masukan yang berkait dengan kurikulum baru ini tidak terbatas pada yang setuju saja.

"Kami ingin diadakan debat publik terbuka yang menghadirkan berbagai ahli baik dari pihak kementerian dan pihak lainnya," kata Febri di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi akses seluasnya terhadap data kurikulum 2013 sehingga tidak ada prasangka buruk terhadap proses kurikulum ini baik dari segi persiapan fasilitas hingga masalah anggaran.

"Bukan kami prejudice terhadap anggaran. Tapi fakta yang berbicara korupsi di bidang pendidikan seperti itu. Salah satunya korupsi pengadaan alat laboratorium di perguruan tinggi," ujar Febri.

"Kami juga telah meminta KPK untuk memantau pembahasan anggaran antara Kemdikbud dan DPR agar pembahasan anggaran efektif dan efisien," imbuhnya.

Permintaan dari Aliansi Revolusi Pendidikan ini ditanggapi baik oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim. Bahkan ia menawarkan pada ICW untuk ikut serta mengawasi jalannya proses kurikulum ini.

"Kami membuka ruang bagi ICW untuk bisa ikut serta mengawasi proses persiapan kurikulum ini. Kami jamin tidak ada permainan anggaran apalagi korupsi," jelas Musliar.

"Kami akan ajak yang memang peduli pada pendidikan ini untuk bersama mengawasi tapi jangan kemudian belum apa-apa ditolak atau minta ditunda," tandasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau