”Penurunan ini sesuai dengan permintaan Presiden yang meminta Kemdikbud untuk menghitung kembali dengan tepat target pelaksanaan kurikulum,” kata Mendikbud Mohammad Nuh, di Jakarta, Kamis (11/4).
Meski demikian, Nuh belum menyebutkan kepastian penurunan persentasenya karena akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Wakil Presiden, Jumat (12/4) siang. ”Berapa penurunannya? Masih kami hitung dan exercise,” ujarnya.
Alasan penurunan target cakupan, kata Nuh, semata-mata karena realistis menyesuaikan dengan sumber daya dan kapasitas. Selain itu, juga keputusan ini diambil atas dasar pertimbangan, saran, dan pandangan dari masyarakat.
Penurunan target ini tentu memiliki konsekuensi pada anggaran. Alokasi anggaran untuk Kurikulum 2013 yang berjumlah Rp 2,49 triliun, kata Nuh, pasti akan berkurang.
Kurikulum 2013 semula akan diterapkan di 30 persen SD kelas I dan IV serta di semua kelas VII SMP dan kelas X SMA. Namun, kemudian direvisi hanya 10 persen SD, 20 persen SMP, dan 100 persen SMA. Meski demikian, belum ditentukan sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013 pada Juli.
Wijaya Kusuma, Ketua Bidang Komunikasi dan Kerja Sama Dalam Negeri Ikatan Guru Indonesia (IGI), mengatakan, Kurikulum 2013 lebih baik diuji coba di beberapa sekolah dulu sehingga bisa diteliti kelebihan dan kekurangannya.
”Setelah diujicobakan, barulah kita tahu apakah kurikulum ini layak diterapkan di seluruh Indonesia atau tidak,” ujarnya.
Praktisi pendidikan Romo Benny Susetyo menyarankan, dokumen kurikulum baru sebaiknya dibuka terutama soal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dengan demikian, guru dan semau pihak bisa mengkaji secara optimal.
Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Kemdikbud mengatakan, pelatihan guru akan dimulai Mei secara bertahap.