Ini Aspirasi Guru, Mohon Diperhatikan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus penolakan terhadap Kurikulum 2013 rupanya berlanjut. Tidak puas hanya memberikan petisi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kali ini surat petisi penolakan terhadap Kurikulum 2013 dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, mengatakan, langkah ini diambil agar orang nomor satu di Indonesia ini mau mendengarkan pendapat masyarakat dan mempertimbangkan keputusannya untuk tetap menyetujui penerapan Kurikulum 2013 pada pertengahan Juli mendatang.

"Sekarang kami kirim petisi ini ke sini (Istana) biar presiden ngambil keputusan," kata Tari saat dijumpai di depan Istana Negara, Jumat (12/4/2013). "Presiden harusnya mendengar aspirasi masyarakat. Bahwa ada yang menolak. Jangan hanya dengar dari kementerian saja," imbuh Tari.

Tari menambahkan, selama ini Presiden selalu menunjukkan sikap positif terhadap perubahan kurikulum lantaran melihat paparan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara suara masyarakat yang bergaung menolak di luar sana, menurutnya tidak pernah diperhatikan atau dijadikan pertimbangan. "Ini aspirasi masyarakat dan guru yang akan melaksanakan. Jadi mohon diperhatikan," tandasnya.

Adapun surat penolakan terhadap kurikulum itu dikirimkan oleh perwakilan guru dengan menggunakan sepeda ontel. Aksi dimulai sekitar pukul 10.45 WIB, di sekitar lapangan parkir IRTI, kompleks Monumen Nasional, Jakarta.

Slamet Marwanto, perwakilan dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mengayuh sepeda ontelnya melintasi depan Stasiun Gambir, dan finish di depan Istana Negara. Surat untuk Presiden diberikan melalui bagian tata usaha Istana Kepresidenan.

"Saya melakukan ini untuk menolak kurikulum yang baru karena tak sesuai dengan filsafat pendidikan," kata Slamet, sesaat sebelum memulai aksinya.

Koalisi Tolak Kurikulum terdiri dari berbagai organisasi guru, orangtua murid, Sekolah Tanpa Batas, Koalisi Pendidikan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan praktisi pendidikan. Aksi ini merupakan simbol penolakan terhadap kurikulum 2013 dan karena tidak dilibatkannya guru dalam proses penyusunan kurikulum tersebut.