Penerapan Kurikulum 2013 Dikurangi

Jakarta, Kompas - Target implementasi Kurikulum 2013 dikurangi lagi. Untuk jenjang sekolah dasar dari rencana awal 30 persen sekolah dasar, diputuskan hanya 5 persen atau 7.458 sekolah dari sekitar 148.000 sekolah negeri dan swasta yang akan menerapkan kurikulum baru itu.

Penerapan akan dilakukan tahun ajaran baru 2013/2014 atau sekitar Juli 2013. Di jenjang sekolah dasar, kurikulum baru hanya diterapkan di kelas I dan kelas IV pada tahun ini.

Untuk SMP, dari target semula 20 persen, turun menjadi 7 persen atau 2.580 SMP. Adapun untuk jenjang SMA dan SMK tetap 100 persen khusus di kelas X pada tahun 2013. Artinya, kurikulum baru diterapkan di 11.572 SMA dan 10.685 SMK di seluruh Indonesia.

Kebijakan baru penerapan Kurikulum 2013 itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Jumat (12/4), di Jakarta.

”Sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini sudah dipilih dan akan segera diberi tahu,” ujarnya.

Alasan penurunan target cakupan ini, kata Nuh, atas dasar pertimbangan anggaran. Pelaksanaan Kurikulum 2013 tahap pertama ini akan murni didanai dari pemerintah pusat. Semula, menurut rencana, Kurikulum 2013 juga akan memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp 600 miliar.

”Tetapi ini terlalu berisiko. Anggaran dari pusat sedang dihitung lagi. Tentu akan ada perubahan anggaran lagi,” kata Nuh.

Hanya akreditasi A

Oleh karena target cakupan dikurangi, kriteria pemilihan sekolah menjadi makin terbatas. Hanya sekolah terakreditasi A yang akan melaksanakan kurikulum di tahap awal ini. Nuh menjelaskan kriteria atau faktor pemilihan sekolahnya dilakukan atas dasar kesiapan sekolah. Hal ini dilihat dari status akreditasi sekolah.

Selain jumlah sekolah, pemerintah juga sudah menghitung jumlah siswa yang akan melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk SD, akan ada 656.695 siswa, di SMP akan ada 497.062 siswa, di SMA 1.495.639 siswa, dan di SMK 1.473.078 siswa.

Di Jakarta, Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) yang diwakili Slamet Marwanto, Jumat, menyampaikan surat ke sekretariat negara yang meminta presiden jangan memaksakan penerapan kurikulum baru tahun ini. (LUK/ELN)