Mendikbud Investigasi Kekurangan Soal UN di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan yang terjadi pada Ujian Nasional (UN) 2013 tidak hanya penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi. Masalah lain pun muncul seperti efek domino yang membuat penyelenggaraan UN tahun ini dinilai gagal.

Salah satu problem yang terjadi saat ini adalah kekurangan jumlah soal di sejumlah daerah hingga soal yang tertukar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan akan segera melakukan pengecekan ke daerah-daerah tersebut. Ia mengatakan, panitia independen yang ada di daerah juga akan mengambil langkah antisipatif untuk menangani kurangnya soal di beberapa daerah.

"Kami akan lakukan pengecekan. Akan ada panitia independen untuk mengantisipasi kejadian ini," kata Nuh seusai mengunjungi Sekolah Luar Biasa Santi Rama, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Kekurangan jumlah naskah soal ini terjadi di Sumatera Utara, khususnya di beberapa wilayah seperti Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Padang Sidempuan. Kekurangan naskah itu hampir mencakup semua mata pelajaran yang diujikan.

Nuh mengatakan, bagi daerah yang kekurangan naskah soal diperbolehkan menggandakan soal dengan pengawasan ketat dan harus ditandai sesuai tipenya karena ada barcode yang menjadi penanda soal asli dan lembar jawaban ujian nasional (LJUN).

"Boleh difotokopi selama didampingi oleh pengawas yang ketat. Kekurangan akan disesuaikan. Yang jelas kesempatan anak untuk menjalankan UN tidak boleh dibatasi harus jelas aksesnya," ujarnya.

Pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK di 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah ditunda akibat kesalahan teknis di percetakan yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman naskah soal UN. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.