Wakil Ketua DPD: UN Tertunda Akibat Permainan Proyek

KENDARI, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida menyatakan, tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi akibat adanya indikasi permainan proyek. Menurut La Ode Ida, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum siap menyelenggarakan Ujian Nasional dan kejadian ini merupakan sejarah paling buruk di mata dunia, terlebih lagi perusahaan percetakan yang memenangkan tender tersebut belum teruji.

"Saya menduga ada permainan proyek, karena yang memenangkan tender itukan mereka yang memiliki jaringan ke Kementerian Pendidikan, kapasitas yang memenangkan itu tidak teruji dan ini sejarah paling buruk di republik ini, apalagi ini baru pertama kali terjadi," bebernya saat berkunjung di Kendari, Senin (15/4/2013).

Penundaan UN oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di 11 provinsi, kata Ida, karena Kemendiknas lalai dalam menunjuk perusahaan percetakan yang mengerjakan paket naskah Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/SMALB/SMK/MA tahun ajaran 2012/13.

"Kemendikbud jangan berdalih dengan alasan teknis pencetakan soal, karena mereka salah memberikan pekerjaan, dan ini terjadi saat proses penawaran tender logistik," lanjut Ida.

Wakil Ketua DPD RI asal daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu menegaskan, ada indikasi korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh jajaran Kemendiknas. Sebelumnya kasus ini sudah pernah diungkap oleh mantan bendahara Partai Demkorat, M Nazaruddin, namun sampai sekarang belum pernah tersentuh.

"Ini harus secepatnya diusut menteri, karena kalau terus dikelola seperti ini, UN kita setiap tahunnya akan terus terbengkalai," ujarnya.

Untuk itu, La Ode Oda meminta Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono betindak tegas dan tidak mentorerir jajaran pejabat Kemendiknas yang terlibat bermain dalam proses tender logistik ini. Karena pada prinsipnya, naskah Ujian Nasional itu merupakan administrasi negara yang tidak boleh terganggu oleh masalah-malasah teknis seperti ini.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra menyebutkan, peserta Ujian Nasional tingkat SMU sebanyak 23.375 orang, Madrasah Aliyah (MA) 3.337 orang dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) 5.676 orang. Provinsi Sulawesi Tenggara bersama 10 daerah lain menunda pelaksanaan Ujian Nasional karena keterlambatan distribusi naskah soal dan lembar jawaban dari perusahaan percetakan yang ditunjuk oleh Kemendiknas.