Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Investigasi Kisruh Soal UN

Kompas.com - 16/04/2013, 16:02 WIB
Riana Afifah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah forum guru Indonesia seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menginvestigasi kisruh pencetakan naskah soal UN.

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, mengatakan bahwa peran KPK saat ini sangat penting untuk menginvestigasi enam percetakan yang terlibat dalam UN, khususnya PT Ghalia Indonesia Printing. Tidak hanya itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak boleh luput dari investigasi tersebut.

"Tentu percetakan harus diinvestigasi karena tidak beres dalam menyiapkan soal UN. Pejabat Kemdikbud yang berhubungan dengan tender pengadaan soal juga harus diperiksa. Ini harus dilakukan oleh KPK," kata Retno saat jumpa pers pelaksanaan UN 2013 di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Ia juga mempertanyakan anggaran sebesar Rp 94,8 miliar yang digelontorkan Kemdikbud untuk pengadaan dan distribusi soal UN pada tahun ini. Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak menunjukkan kualitas pengerjaan dan hasil yang baik dari naskah soal maupun LJUN pada tahun ini.

"Soal telat dan ada yang kurang, lalu tertukar dan LJUN mudah robek. Padahal, anggarannya besar," ujar Retno.

Nilai tender tinggi

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari Kemdikbud, enam percetakan yang terlibat dalam UN ini memang menawarkan harga yang cukup tinggi. Bahkan, PT Ghalia Indonesia Printing memegang nilai tender tertinggi di antara enam percetakan lain, yaitu sebesar Rp 22,5 miliar dengan oplah cetak 106.575.200 eksemplar untuk 11 provinsi.

Sementara untuk lima percetakan lain, PT Balebat Dedikasi Prima memegang nilai tender terendah, yaitu Rp 12,9 miliar dengan oplah cetak 91.280.560 eksemplar untuk empat provinsi. Selanjutnya, PT Jasuindo Tiga Perkasa sebesar Rp 13,7 miliar dengan oplah 102,258.720 untuk lima provinsi.

Ada pula PT Pura Barutama yang memberi nilai tender Rp 14,5 miliar dengan oplah 96.889.120 eksemplar untuk empat provinsi. Kemudian PT Temprina Media Grafika sebesar Rp 14,7 miliar dengan oplah Rp 90.077.760 eksemplar untuk enam provinsi dan terakhir PT Karsa Wira Utama sebesar Rp 16,4 miliar dengan oplah 103.943.600 eksemplar untuk tiga provinsi.

"Nah, nilai tender paling tinggi, tapi paling kacau. Apa sebenarnya yang terjadi, KPK harus turun karena efek yang ditimbulkan banyak anak yang stres UN ditunda," ujar Retno.

Saat ini saja, ICW tengah berusaha menjumpai pimpinan KPK untuk membahas mengenai masalah tender pengadaan dan distribusi soal UN yang kacau-balau nyaris di 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan asumsi anggaran yang cukup tinggi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com