Wiranto: Harus Ada yang Bertanggung Jawab soal UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengaku prihatin dengan kekacauan yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional (UN) di tahun ini. Wiranto mendesak agar pemerintah segera mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu. Kekacauan UN ini telah merugikan generasi penerus bangsa.

"Harus ada satu penyelidikan sampai di mana permasalahan ini mengganggu proses itu dan siapa yang bertanggung jawab harus ada," ujar Wiranto saat menghadiri pengangkatan sumpah anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Wiranto menilai kekacauan penyelenggaraan UN sudah terjadi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, persoalan ini harus dikupas tuntas agar tidak lagi terulang di masa yang akan datang. "Kalau setiap ada masalah tidak pernah dikupas atau diusut, akhirnya semua pejabat bisa seenaknya dong, merugikan kehidupan nasional," ucap Wiranto.

Pemerintah, kata Wiranto, juga harus kembali memahami kewajibannya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) untuk mencerdaskan bangsa. "UN adalah bagian dari sistem pembelajaran bagi warga negara kita, terutama anak-anak kita. Saya imbau supaya tidak terjadi lagi, dipersiapkan dengan baik karena ini adalah bentuk pelayanan kepada generasi penerus," imbuhnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda. Namun, penundaan itu kembali terulang lantaran soal yang tak kunjung datang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pelaksanaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012) karena soal yang tidak siap. Padahal, ujian akhir itu sudah ditunda dari hari Rabu (17/4/2013) lalu. Pemerintah akhirnya mengambil solusi dengan menggandakan soal dengan menggunakan mesin fotokopi.