Pengamat: Seluruh Peserta UN Harus Diluluskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta menerapkan kebijakan 100 persen lulus kepada seluruh peserta ujian nasional (UN) 2013 akibat karut-marutnya pelaksanaan UN. Kekacauan dalam pelaksanaan UN tidak boleh mengorbankan masa depan pelajar.

Demikian disampaikan pengamat pendidikan, Herlina Siti Rahmah. Ia mengatakan, tak sepantasnya anak-anak menjadi korban dari tidak becusnya kerja pemerintah dalam mengelola UN. Ia menilai anak-anak harus diluluskan seluruhnya, baru kemudian pemerintah menata ulang sistem pelaksanaan UN agar kekacauan pelaksanaan UN tidak terulang lagi.

"Berikan kelulusan 100 persen. Selamatkan anak didik kita karena mereka korban dari karut-marutnya sistem, baru kemudian kebijakan UN ditata dan diinvestigasi," kata Herlina dalam jumpa pers di Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2013) sore.

Herlina juga mengkritik kebijakan tentang UN yang terkesan asal-asalan dan seolah-olah hanya menjadikan para siswa sebagai kelinci percobaan. Untuk itu, dia berpendapat sudah seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dicopot dari jabatannya. Menurut Herlina, UN sarat dengan muatan korupsi karena kebijakan yang dilakukan hanya bersifat coba-coba yang kemudian menghasilkan keamburadulan.

"Sistem UN lebih buruk dari sistem amatiran karena anak-anak cuma dijadikan kelinci percobaan. Cukupkah menteri cuma minta maaf dan pasang badan. Presiden harus meminta Menteri Pendidikan mundur karena menteri tidak mau mengundurkan diri. Kalau masih belum ada kesadaran, Presiden harus melakukan berbagai cara agar menteri itu mundur, baik dengan cara terhormat atau tidak," ujarnya.

Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti dengan serius permasalahan pelaksanaan UN agar terjadi perbaikan pada tahun 2014. Dia mengatakan, jika perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan menginvestigasi dugaan-dugaan korupsi dalam pelaksanaan UN tahun ini.

Namun, saat ditanyakan apakah dia akan menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI, Herlina justru menyampaikan pesimismenya terhadap lembaga wakil rakyat tersebut.

"Semoga Presiden Yudhoyono mampu mengungkap karut-marutnya UN ini. Bagaimana generasi bangsa bisa berkualitas jika sistem pendidikannya kacau-balau? Saya tidak akan ke DPR karena menurut cara pandang saya, saya masih mempertanyakan fungsi dari lembaga itu," katanya.

Pelaksanaan UN tahun 2013 tidak berlangsung serentak di seluruh Indonesia akibat terjadinya keterlambatan distribusi soal di sejumlah provinsi. Sebanyak 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah baru memulai UN pada Kamis (18/4/2013) saat 22 provinsi lain menyelenggaran hari terakhir UN.