Wamenag: UN Dihapus, Indonesia Terancam Disintegrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ujian nasional (UN) yang diselenggarakan dari tahun ke tahun masih relevan untuk tetap dipertahankan. Pasalnya, menurut Nasaruddin, penghapusan UN berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

"Bakal terjadi keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilang keutuhan atau persatuan. Karena itu, UN perlu dipertahankan," katanya ketika melakukan peninjauan UN di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin.

Didampingi Direktur Pondok Pesantren Aceh Saefuddin dan sejumlah pejabat Kemenag lainnya, Wamenag sempat mendapat penjelasan dari Kepala MTs Negeri 19, H Wawan M, tentang jalannya UN di madrasah tingkat menengah tersebut.

UN 2013 di Jakarta diikuti 15.968 siswa dengan rincian Jakarta Pusat (443 siswa), Jakarta Utara (1.549), Jakarta Barat (3.237), Jakarta Selatan (4.919), Jakarta Timur (5.750), dan Kepulauan Seribu (70).

Secara nasional, UN 2013 untuk madrasah diikuti 1.659.717 siswa terdiri dari 484.230 siswa madrasah ibtidaiyah (MI/SD), 829.884 siswa madrasah tsanawiyah (MTs/SMP), dan 345.603 siswa madrasah aliyah (MA/SMA).

UN pada 2013 ini, menurut Nasaruddin, memang dihadapkan pada adanya kritik tajam terkait persoalan teknis, seperti keterlambatan pendistribusian soal ketika berlangsung UN untuk tingkat sekolah lanjutan atas pekan lalu. Namun, hal itu jangan membuat semua pihak saling menyalahkan sehingga tenaga atau energi terkuras hanya untuk membahas hal itu. Justru kekuatan harus diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ke depan lebih baik.

"Jika UN ditiadakan, justru Indonesia akan dihadapkan kepada sejumlah kesulitan, antara lain, tak bisa memetakan tingkat kemampuan siswa terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan selama ini," katanya.

Jika terjadi ketimpangan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain, tidak mustahil akan muncul penilaian atau pendapat bahwa pemerintah pusat hanya memperhatikan satu wilayah. Akan terjadi kesenjangan pendidikan yang bermuara munculnya fitnah karena pemerintah pusat dianggap lalai dengan tidak memperhatikan pendidikan.

Perbaikan mesti dilakukan. Jika ada kekurangan, harus diperbaiki karena kesalahan tak boleh terjadi lagi. Jangan sampai jatuh di tempat yang sama pada pelaksanaan UN ke depan. Namun, lanjut dia, jika UN ditiadakan, tentu dengan berbagai implikasi yang muncul, bisa membawa disintegrasi bangsa. 

Segera perbaiki

Pada kesempatan itu, Wamenag Nasaruddin Umar menyempatkan meninjau pelaksanaan UN dari luar kelas. Ia mengaku terkejut bahwa di wilayah Jakarta kondisi bangunan MTs Negeri 19 sangat memprihatinkan. MTs Negeri 19 berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi dengan bangunan berlantai dua.

Namun, menurut pejabat tata usaha madrasah tersebut, Amiruddin, bangunan yang dibangun pada 1995 tersebut rawan roboh karena lahannya bertanah lembek akibat bekas rawa.

Selain itu, di berbagai tempat, banyak dijumpai retakan pada tiang bentangan. Karena itu, untuk menjaga keselamatan siswa agar tak tertimpa bangunan, dibuatkan tiang penyangga besi. Wamenag Nasaruddin Umar minta agar pihak madrasah bersangkutan melapor kepada dinas pendidikan di Jakarta.

"Segera perbaiki dan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan terhadap fondasinya," katanya.

Ia mengapresiasi madrasah ini yang telah memberi perhatian kepada para siswanya dengan cara menanamkan nilai-nilai kebersamaan, misalnya, shalat Dhuha dan bekerja gotong royong, sehingga lingkungan madrasah terlihat asri dan bersih.

"Kekompakan antarsiswa perlu ditanamkan. Sebab, apa pun pelajaran yang diberikan, tidak akan membuahkan hasil jika tidak disertai kebersamaan atau nilai-nilai," katanya.