Desentralisasi, Pengadaan Naskah UN Malah Sulit Dikontrol

JAKARTA, KOMPAS.com - Dorongan berbagai pihak yang meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi melakukan pengadaan naskah soal secara sentralisasi dinilai sulit. Pasalnya, hal ini pernah dilakukan sebelumnya dan sempat terjadi masalah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa dengan pengalihan percetakan ke daerah-daerah yang dekat dengan tempat pelaksanaan tidak langsung membuat masalah pengadaan naskah soal UN ini selesai begitu saja.

"Sudah pernah diserahkan ke daerah. Tapi juga ada masalah. Itu sebabnya kami tarik kembali ke pusat," kata Nuh di Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Menurutnya, pengadaan naskah soal UN melalui percetakan yang dekat dengan daerah penyelenggara ini juga sulit dikontrol sehingga membuat masalah akan semakin banyak timbul. Salah satunya tentu saja maraknya bocoran kunci jawaban di kalangan siswa.

"Dengan pemusatan ini lebih mudah diawasi. Jadi ada masalah apa bisa tahu," ujar Nuh.

Namun sayangnya, tahun ini Kemdikbud kecolongan karena ulah PT Ghalia Indonesia Printing sehingga mengakibatkan 11 provinsi tertunda penyelenggaraan UN SMA/SMK/MA. "Ini semua murni percetakan. Sudah jelas di dalam kontraknya. Tahun lalu juga tidak ada masalah dengan sistem seperti ini," tandasnya.