BPK Soroti Indikasi Kekurangberesan Anggaran UN 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kekurangberesan anggaran ujian nasional (UN) yang menyebabkan terjadinya kekisruhan UN di tingkat SMA di sejumlah provinsi. Hal itu diketahui dalam hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaksanaan anggaran UN pada tahun ini.

"Memang ada temuan sementara dari pelaksanaan anggaran UN pada tahun ini, yang membuat kekisruhan pelaksanaan UN. Padahal, anggaran yang disiapkan lewat APBN 2013 sangat besar bagi kelancaran dan kesuksesan UN. Namun, pada kenyataannya, justru bermasalah," kata anggota BPK, Rizal Djalil, kepada Kompas, Kamis (25/4/2013) siang. 

Saat ditanya soal temuan sementara itu, Rizal baru akan mengungkapkannya di acara keterangan pers pada Kamis siang ini pukul 13.00 WIB di Gedung BPK. "Nanti saja angkanya saya sampaikan. Pokoknya, intinya demikian. Negara sudah menganggarkan dana yang sangat besar bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya untuk UN, tapi kok malah kacau," tambahnya.

Menurut mantan anggota DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sumber kekisruhan di antaranya adalah masih tak dipercayainya daerah untuk mencetak naskah soal UN. "Kita sudah lebih dari 10 tahun menjalankan otonomi daerah, tetapi mencetak naskah UN saja, pusat masih mengangkanginya dan daerah tak diizinkan," katanya.

Rizal menambahkan, jika pusat kurang percaya terhadap daerah dalam urusan mencetak naskah UN, akan repot negeri ini menjalankan desentralisasi di masa depan.

"Kalau tak percaya, misalnya takut bocor, kan bisa dibicarakan dan dibuat sistem pengawasan yang baik dengan daerah soal UN itu. BPK khawatir ketidakpercayaan terhadap daerah untuk mencetak naskah soal UN yang sumber materinya dari pusat berawal karena adanya niat yang kurang baik menjalankan tujuan mulia UN. Jangan-jangan karena besarnya anggaran itu?" ujar Rizal.