2 Mei, Guru dan Murid Ancam Turun ke Jalan Tolak UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2 Mei 2013, elemen guru dan murid akan turun ke jalan untuk melancarkan aksi besar-besaran menolak pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu syarat kelulusan. Mereka pun menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh untuk segera mundur atau kalau perlu dipecat oleh Presiden.

"Kepada setiap pihak yang merasa dirugikan dari pelaksanaan UN ini, mari kita rapatkan barisan. Guru, orangtua murid, dan murid yang dirugikan akan turun ke jalan, kami akan menuntut pemerintah tanggal 2 Mei nanti," ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch pada Minggu (28/4/2013).

Retno menuding selama ini Kemendikbud sudah bersikap tidak adil dengan menggelar UN. Ketidakadilan pemerintah pun mencapai puncaknya pada tertundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi akibat pendistribusian soal. Menurut Retno, pemerintah hingga kini belum menuntaskan kewajibannya menyediakan fasilitas, akses informasi, dan kualitas guru yang sama bagi seluruh peserta didik.

"Mereka tidak profesional. Kerjanya justru menguji terus. Guru diuji UKG (uji kompetensi Guru), murid diuji UN. Ini betul-betul kementerian pengujian. Sementara mereka tidak becus melaksanakan UN," kata Retno.

Retno menuturkan, FSGI sudah sejak lama mendesak M Nuh agar mundur dari jabatannya. Namun, selama ini menteri itu tak pernah menggubrisnya. "Kalau M Nuh tidak mau mundur, yang pilih M Nuh ini yang harusnya pecat M Nuh. Kalau yang pilih tidak mau, maka sudah seharusnya rakyat Indonesia memecat presiden," kata Retno.

Selain itu, Koordinator Sekolah Tanpa Batas (STB) Vicharius Dian Jiwa menambahkan selain isu kekacauan UN. Elemen masyarakat nantinya juga akan mendesak pembatalan Kurikulum 2013. "Kurikulum 2013 bisa disebut kurikulum ngawur," ungkap Dian.

Dia memaparkan, pada kurikulum 2013, selain prosedur pembuatannya yang tidak sesuai mekanisme, secara konten pun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan praktis. "Kurikulum ini hanya dibuat berdasarkan pesanan. Alasan Kemdikbud bahwa perubahan kurikulum demi memperbaiki genderasi muda Indonesia di masa mendatang adalah omong kosong belaka," tutur Dian.

Oleh karena itu, Dian mengatakan dalam menyambut Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional yang akan jatuh pada 1-2 Mei mendatang, pihaknya akan melakukan aksi. Adapun, rencananya aksi itu akan digelar oleh FSGI, Front Pemuda Indonesia (FPPI), Sekolah Tanpa Batas (STB), ICW, Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (SALUD), Koalisi Pendidikan, Aliansi Orang Tua Murid, Serikat Guru Tangerang (SGT), Front Aksi Mahaiswa Semanggi Atma Jaya (FAMSI Atma Jaya), dan Mahasiswa Uhamka. Seluruh elemen masyarakat ini menamakan diri sebagai Aliansi Revolusi Pendidikan.