Mahasiswa Bidikmisi Kesulitan Biaya Hidup

Jakarta, Kompas - Keterlambatan penyaluran Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi membuat mahasiswa ”menjerit”. Penerima beasiswa Bidikmisi yang merupakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini kesulitan membiayai kuliah dan hidup sehari-hari.

Kelambatan penyaluran Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi (Bidikmisi) terjadi di perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.

Fadli, Sekretaris Jenderal Lingkar Bidikmisi (Lingdiksi) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) se-Nusantara, Minggu (28/4), menyampaikan, sampai saat ini mahasiswa penerima Bidikmisi belum menerima beasiswa Rp 6 juta per semester. Beasiswa itu Rp 600.000 per bulan untuk biaya hidup dan Rp 2,4 juta lainnya untuk biaya kuliah per semester.

”Kami bingung harus bertanya pada siapa dan memperjuangkan ke mana? Padahal, biaya kos dan makan tak bisa ditunda,” kata Fadli yang juga mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten.

Naghfir Adyanata, Wakil Sekjen Lingdiksi UIN Malang, mengatakan, penerima Bidikmisi menuntut penjelasan soal keterlambatan penyaluran beasiswa ini. Namun, pihak kampus tidak mengetahui masalah ini.

Sementara itu, penyaluran Bidikmisi bagi mahasiswa di bawah Kemdikbud yang terlambat sudah mulai ditransfer. Namun, penyaluran belum menyentuh semua penerima Bidikmisi.

M Syarifudin, penerima Bidikmisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengatakan, di kampus ini mahasiswa belum menerima beasiswa untuk Maret dan April, tetapi pimpinan UNJ sudah menjelaskan kelambatan ini ke pada mahasiswa.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaidi belum bersedia memberi penjelasan. Dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu, Zubaidi menjelaskan, ada masalah penganggaran terkait penyaluran Bidikmisi di 32 PTAIN. Namun, Kemenag berjanji segera menyelesaikannya.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Illah Sailah mengatakan, ada 88.142 penerima Bidikmisi. Pencairan tertunda karena termasuk dana yang diblokir Kementerian Keuangan. (ELN)