Investigasi UN Sudah Selesai

Jakarta, Kompas - Hasil investigasi pelaksanaan Ujian Nasional 2013 yang karut-marut sudah ada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Rekomendasi bentuk sanksi pun sudah disiapkan, mulai dari teguran, peringatan tertulis, hingga pencopotan jabatan.

Meski demikian, sanksi belum bisa dijatuhkan karena menunggu ”lampu hijau” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini masih berada di Jawa Timur.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengemukakan hal itu seusai upacara Hari Pendidikan Nasional, Kamis (2/5), di Jakarta. ”Masih perlu pendalaman. Saya mau laporkan rinciannya kepada Presiden. Siapa pun yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugas- tugas yang diamanahkan akan diberi sanksi,” kata Nuh.

Investigasi yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kemdikbud itu berlangsung dua pekan dan fokus pada pengadaan barang/jasa, percetakan, serta penyelenggaraan UN.

Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar mengatakan, dalam laporan hasil investigasi itu juga disampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk penataan kembali sistem manajemen, penguatan organisasi, hingga personel yang terlibat.

”Internal Kemdikbud harus segera dibenahi. Kalau tidak, kasus serupa bisa terulang,” kata Haryono Umar, yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Segera umumkan

Haryono Umar berharap Mendikbud dan Presiden dapat segera menindaklanjuti hasil investigasi itu serta mengumumkannya kepada publik. Ia khawatir jika terlalu lama ditunda, tingkat kepercayaan masyarakat akan turun.

”Kami sudah berikan rekomendasi sanksi kepada setiap individu yang terlibat. Ada banyak nama yang terlibat. Tapi terserah pada pak menteri, akan diikuti atau tidak. Sebaiknya sih iya agar ada efek jera,” kata Haryono.

Untuk penyelidikan proses tender, kata Haryono, bukan hanya Itjen Kemdikbud yang menyelidiki, tetapi juga tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena ada dugaan korupsi.

”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan data yang cukup. Saya belum bisa bilang ada indikasi korupsi karena masih berproses,” kata Haryono.

Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, untuk menuntaskan kontroversi dan mencari titik temu dari segala perbedaan pandangan tentang ujian nasional, pemerintah akan menyelenggarakan konvensi nasional sekitar September. Di konvensi itu, Nuh berharap akan dapat tercapai kesepakatan soal model evaluasi bagi siswa sehingga tidak akan ada lagi pro-kontra yang menghabiskan energi. ”Lewat dialog, pasti bisa dicapai titik temu,” kata Nuh. (LUK)