Rektor UNS: Kearifan Lokal Dasar Pengembangan Pendidikan

SOLO, KOMPAS.com - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Prof Dr Ravik Karsidi MS mengatakan pemahaman nilai kearifan lokal dan budaya nasional menjadi dasar pengembangan pendidikan dan keterampilan di pendidikan tinggi.

"Paling tidak ada lima dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dikembangkan berbasis nilai kearifan lokal dan budaya nasional," kata Ravik Karsidi pada seminar Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan, di Auditorium UNS Solo, Selasa (7/5/2013).

Ia mengatakan, lima dimensi tersebut, yaitu sistem kepemimpinan dan pendidikan kepemimpinan nasional, pengembangan industri nasional yang berkarakter bangsa, penguatan ideologi dan pilar kebangsaan, penataan etika administrasi publik dan moralitas birokrasi, serta penataan kebersamaan dan solidaritas nasional.

"Kelima ruang penataan bangsa dan negara itu menjadi pilar penting reaktualisasi negera kesejahteraan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan sosial," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Ravik mengatakan, sampai saat ini UNS secara bertahap berusaha memasukkan pilar-pilar dalam kurikulum dan pusat-pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. "Di UNS pendidikan Pancasila mulai diwajibkan kembali bagi seluruh mahasiswa untuk dua sistem kredit semester (SKS)," katanya.

Ravik mengatakan pembinaan karakter mahasiswa di UNS dilaksanakan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, penyelenggarakan program pelatihan ESQ wajib bagi semua mahasiswa baru, pengembangan "soft skills", dan kegiatan lainnya.

"Kegiatan itu didesain untuk menghasilkan jiwa dan spirit emosi baru dalam ke-Indonesiaan para mahasiswa," kata Rektor UNS.

Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Prof Dr Ki Supriyoko SDU MPd mengatakan, upaya Kemdikbud untuk menanamkan karakter kepada para peserta didik sudah tentu perlu diapresiasi.

Ia mengatakan, namun demikian dalam realisasinya banyak kebijakan Kemdikbud yang antiproduktif terhadap upaya menanamkan karakter tersebut, misalnya kebijakan ujian nasional (UN) yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kecurangan alias ketidakjujuran di kalanbgan siswa sebagai peserta, sertifikasi pendidikan jalur portofolio yang menyebabkan kecurangan alias ketidakjujuran di kalangan pendidik dan sebagainya.