DPR Setujui Perubahan Anggaran Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski muncul penolakan dari tiga fraksi yang berada di Komisi X DPR RI, sebanyak enam fraksi yang ada menyatakan persetujuannya terhadap perubahan anggaran kurikulum 2013 menjadi Rp 829 milyar. Dengan demikian, implementasi Kurikulum 2013 tetap akan dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang.

Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan bahwa berdasarkan pandangan fraksi yang disampaikan maka perubahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk penerapan Kurikulum 2013 tersebut disetujui. Sementara untuk masalah lainnya akan kembali dibahas lebih lanjut.

"Dengan ini disetujui anggarannya. Apabila ada masalah yang lain nanti kita akan bertemu lagi," kata Agus saat Rapat Kerja terkait Kurikulum 2013 di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (27/5/2013) malam.

Sementara dalam penyampaian pandangan, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohmani, mengatakan bahwa kurikulum ini dipersiapkan tidak secara matang sehingga dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi anak-anak yang menjadi sasaran dari penerapan kurikulum baru ini.

"Secara umum kami memandang positif, tapi persiapan belum lah matang. Kami minta Kemdikbud menyempurnakan lagi karena tidak siap dilakukan," kata Rohmani.

Namun fraksi Golongan Karya (Golkar) melalui anggotanya Otje Popong Djundjunan menyampaikan persetujuannya terhadap implementasi Kurikulum 2013. Kendati demikian, fraksi Golkar mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh Kemdikbud antara lain dokumen kurikulum harus lengkap, utuh dan benar serta persiapan harus dimatangkan.

"Kami meminta pada Kemdikbud agar dalam implementasinya jangan sampai merugikan peserta didik yang menjadi sasaran," tandasnya.