Pejabat Eselon II dan III Kemendikbud Dirotasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah-tengah gonjang-ganjing serangkaian persoalan beruntun, mulai dari karut-marut distribusi soal ujian nasional hingga kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersiap merotasi pejabat besar-besaran.

Rotasi pejabat khusus tingkat eselon II dan III itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Para pejabat pada bagian pendidikan dan kebudayaan akan bertukar posisi. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan, rotasi itu sudah direncanakan jauh hari, bagian dari reformasi birokrasi.

”Dalam waktu dekat, akan ada rolling internal antara bidang kebudayaan dan pendidikan. Kami ingin kedua bidang itu satu napas dan ada konvergensi. Kalau tidak, bisa jadi entitas eksklusif,” ujar Mohammad Nuh, ketika ditemui di kantornya, Selasa (4/6).

Rotasi itu, kata Nuh, semata- mata hendak menyatukan struktur organisasi bidang pendidikan dan kebudayaan yang kini satu atap di satu kementerian. Sebelumnya, bidang kebudayaan berada di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Rotasi itu tidak hanya dilakukan di lingkup pejabat direktorat pendidikan, tetapi juga lintas direktorat bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Nuh menegaskan, rotasi itu tak terkait dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemdikbud dalam laporan hasil investigasi kasus ujian nasional dan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan. ”Tanpa rekomendasi itu pun pasti akan saya ganti juga, karena ini sudah rencana lama. Rotasi ini tidak bisa serta-merta karena sedang ada pekerjaan besar seperti UN dan kurikulum. Jangan sampai itu terganggu,” kata dia.

Pada laporan itu, seperti dikemukakan Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar, sudah disebutkan rekomendasi tata ulang manajemen Kemdikbud sesegera mungkin. ”Kami beberapa kali sampaikan ini kepada Pak Menteri. Jika tak segera diperbaiki, akan muncul masalah seperti lemahnya pengawasan di UN atau korupsi,” ujarnya.

Untuk menjamin obyektivitas dan tepat dalam menempatkan orang, Kemdikbud akan melakukan tes. Tes juga dilakukan sejak tahun 2010. Proses rotasi dan penempatan para pejabat itu, kata Nuh, akan memperhatikan kompetensi dan rekam jejak setiap calon pejabat.

Riwayat penggabungan

Penataan ulang manajemen itu mendesak sejak kebudayaan bergabung kembali ke Departemen Pendidikan Nasional tahun 2011. Sebab, kebudayaan seakan bedol desa pindah besar-besaran ke Kemdikbud.

Oleh karena dinilai terlalu ”gemuk”, Direktorat Jenderal Kebudayaan dipangkas dari dua direktorat jadi satu direktorat saja. ”Karena boyongan ke Diknas, maka tradisi, budaya, dan gaya di Depbudpar yang beda pun dibawa ke Diknas,” kata Nuh.

Pemangkasan itu belum cukup karena ada masalah kultur kerja. Nuh mengakui tak mudah mengubah budaya kerja. (LUK)