Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"SBY-Boediono Gagal Lindungi Anak Bangsa"

Kompas.com - 30/04/2014, 03:56 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, kasus kekerasan terhadap pelajar terus bermunculan. Pelecehan seksual di TK JIS dan kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) adalah dua di antaranya. Pemerintahan ini dinilai gagal melindungi para pelajar.

"Kasus kejahatan seksual di JIS dan meninggalnya mahasiswa STIP adalah fakta terbaru betapa kekerasan dalam pendidikan senantiasa mengancam masa depan dan kehidupan anak-anak kita," ujar Doni Koesoema dari Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), saat jumpa pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Kekerasan lain yang merenggut nyawa terjadi juga pada mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang pada masa orientasi serta kasus tawuran siswa SMAN 6 dan SMAN 70 di Jakarta. Banyaknya tunas bangsa yang meninggal sia-sia dalam tawuran, menurut Doni, menjadi indikasi bahwa pemerintah SBY-Boediono gagal melaksanakan amanat Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2013, sebut Doni, menunjukkan angka tawuran mencapai 112 kasus dengan korban tewas 20 pelajar.

Dari 1.026 responden anak (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) yang tersebar di 9 provinsi, 87,6 persen responden mengaku mengalami tindak kekerasan di sekolah. Doni berharap, pemerintah mampu mengurangi dan menghilangkan kekerasan di lingkungan pendidikan. Caranya, dengan membuat kebijakan pendidikan yang memprioritaskan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah.

Selain itu, lanjut Doni, regulasi juga perlu dibenahi terkait sanksi yang konsisten dan ketat. Sanksi untuk sekolah yang terbukti memiliki kasus kekerasan, sebut dia, mulai dari penurunan nilai akreditasi, pencopotan pimpinan sekolah, hingga pencabutan izin operasional lembaga pendidikan bila tetap membiarkan terjadinya aksi kekerasan.

"Pemerintah perlu mengadakan kajian yang tuntas disertai kebijakan pendidikan yang komprehensif agar kekerasan di lingkungan pendidikan, yang kemudian mengorbankan anak, tidak terjadi lagi," ujar Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkini Lainnya

Kemendikti Perbanyak Kuota Beasiswa Doktoral untuk Dosen 2025
Kemendikti Perbanyak Kuota Beasiswa Doktoral untuk Dosen 2025
Edu
Rektor UI Menjamin Anak Dosen dan Tendik Dapat Gratis UKT
Rektor UI Menjamin Anak Dosen dan Tendik Dapat Gratis UKT
Edu
6 Kampus BUMN Buka Pendaftaran Beasiswa 2025, Kuliah Gratis sampai Lulus
6 Kampus BUMN Buka Pendaftaran Beasiswa 2025, Kuliah Gratis sampai Lulus
Edu
Pemkot Depok Kaji Kemungkinan Siswa Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB
Pemkot Depok Kaji Kemungkinan Siswa Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB
Edu
IPB Buat Sekolah Teknik, Bagaimana Nasib Fakultas Teknologi Pertanian?
IPB Buat Sekolah Teknik, Bagaimana Nasib Fakultas Teknologi Pertanian?
Edu
Guru dan Siswa Sekolah Binaan Astra Gaungkan Budaya Indonesia di World Expo 2025 Osaka
Guru dan Siswa Sekolah Binaan Astra Gaungkan Budaya Indonesia di World Expo 2025 Osaka
Edu
Komisi X DPR Minta Sekolah Swasta 3T Jadi Prioritas Pendidikan Gratis
Komisi X DPR Minta Sekolah Swasta 3T Jadi Prioritas Pendidikan Gratis
Edu
Kolaborasi Industri dan Pendidikan Tinggi, PT Anggana Catur Prima Raih Penghargaan IP Trisakti
Kolaborasi Industri dan Pendidikan Tinggi, PT Anggana Catur Prima Raih Penghargaan IP Trisakti
Edu
SPMB Depok 2025 Dibuka Hari Ini, Cek 4 Langkah Mudah Pendaftarannya
SPMB Depok 2025 Dibuka Hari Ini, Cek 4 Langkah Mudah Pendaftarannya
Edu
Tips Nazanine Alifa, Siswi SMA Pribadi Bandung Diterima 27 Universitas Dunia dengan 13 Beasiswa
Tips Nazanine Alifa, Siswi SMA Pribadi Bandung Diterima 27 Universitas Dunia dengan 13 Beasiswa
Edu
Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Daftar PTN-PTS Terima KIP Kuliah 2025
Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Daftar PTN-PTS Terima KIP Kuliah 2025
Edu
Jalur Mandiri Unud 2025 yang Masih Buka, Ini Cara Daftar dan Jadwalnya
Jalur Mandiri Unud 2025 yang Masih Buka, Ini Cara Daftar dan Jadwalnya
Edu
Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia Tahun 2025 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya
Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia Tahun 2025 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya
Edu
Menteri HAM Dukung Program Siswa Nakal Masuk Barak Militer Diterapkan Nasional
Menteri HAM Dukung Program Siswa Nakal Masuk Barak Militer Diterapkan Nasional
Edu
Ada Paket Insentif Ekonomi, Pakar UGM: Perlu Kebijakan agar Daya Beli Terjaga
Ada Paket Insentif Ekonomi, Pakar UGM: Perlu Kebijakan agar Daya Beli Terjaga
Edu
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau