PDI-P Minta Jokowi Ubah Sistem Pendidikan Nasional

SEMARANG, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengubah sistem pendidikan nasional. Dukungan itu diberikan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui penataan sistem pendidikan.

Dalam salinan pernyataan sikap dan rekomendasi Rakernas IV PDI-P yang dibacakan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Semarang, Sabtu (20/9/2014) malam, tercantum dukungan dari PDI-P agar Jokowi menata sistem pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah dalam satu sistem pendidikan nasional.

Penataan itu dilakukan melalui penguatan implementasi program wajib belajar 12 tahun, penataan kurikulum pendidikan dasar yang berorientasi pada pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik.

Penguatan kurikulum yang berbasis pembentukan karakter dilakukan dengan menitikberatkan pada penegakan Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Kebhinekaan, serta mengubah UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Perubahan UU Sisdiknas diwujudkan dengan menata lembaga penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang saat ini tersebar dalam berbagai kementerian menjadi satu dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hasil Rakernas IV PDI-P itu juga meminta Jokowi-JK meningkatkan kesejahteraan guru dengan perbaikan tunjangan.

Pernyataan sikap dan rekomendasi Rakernas IV PDI-P memuat berbagai hal. Di antaranya berkaitan dengan isu-isu politik, ketenagakerjaan, dan isu sosial.

Rakernas IV dihadiri sekitar 1.500 kader PDI-P dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Rakernas IV secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo setelah Puan selesai membacakan hasil rakernas.