Kebudayaan Harus Ditangani secara Serius

Demikian dikatakan seniman dan sastrawan Remy Sylado dalam pidato kebudayaan dan deklarasi Dewantara Center di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (28/10) malam. Bagi Remy, jika pemerintah tidak menangani pendidikan-kebudayaan dengan serius, bukan hanya masyarakat yang sakit dan tersalahkan. Namun, pemerintah sendirilah yang merupakan pasien berpenyakit paling menular yang harus disembuhkan.

Remy menyoroti pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. ”Jokowi (Joko Widodo) menyerukan program kerja keras untuk pembangunan Indonesia. Ia menyebut beberapa ladang, termasuk hebatnya tukang bakso. Tapi, aneh bin ajaib tidak menyinggung pembangunan kebudayaan. Rupanya di mata Jokowi, bakso lebih mulia ketimbang kebudayaan,” kata Remy.

Dalam orasinya di hadapan para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 1956, Ki Hajar Dewantara berkata setelah mengutip karya adiluhung Sultan Agung, Serat Sastragending, ”Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Bahwa kemerdekaan Nusa dan Bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak mungkin tercapai hanya dengan jalan politik. Bahwa untuk dapat bekerja di sawah dan ladang dengan tenteram dan saksama, itulah tugas para pendidik dan para pejuang kebudayaan....”

Menurut Remy, keadaan kebudayaan Indonesia ke depan, yaitu kesusastraan sebagai salah satu sumbu yang paling ampuh. Di dalam kesusastraan, kita mengapresiasi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Kita juga mengapresiasi pikiran-pikiran kritis di bingkai estetis di dalam ungkapan-ungkapan kreatif atas imajinasi yang lahir dari realitas negeri, realitas alami, dan realitas insani di atas pelbagai realitas lain.

”Langkah perdana untuk membangkitkan apresiasi itu adalah menata pendidikan dan pengajaran yang betul sekaligus modern atas pengertian tulen kebudayaan: mengubah kebiasaan cangkeman ke kebiasaan baca-tulis,” kata Remy.

Bagi Remy, kini saatnya presiden pilihan rakyat, Jokowi, bekerja keras untuk menata kembali pendidikan dan pengajaran kebudayaan nasional yang kadung menjadi anak tiri. Hal elok itu dulu digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang sempat diejawantahkan secara sederhana oleh Daoed Joesoef. Daoed merangsang semangat para pesastra untuk kreatif menulis sastra dengan imbalan yang lumayan bagus, bisa membeli lebih dari semangkuk bakso.

Budaya baca-tulis jelas belum membudaya. Di ruang-ruang publik tersedia pesawat televisi ketimbang rak-rak buku yang buku-bukunya bisa dibaca sebebasnya.
UU Kebudayaan

Masih terkait isu kebudayaan, Musyawarah Kebudayaan bertema ”Kota Budaya Tuna Kebudayaan” digelar di Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa Tengah, Selasa. Kalangan seniman dan budayawan Solo mendeklarasikan Sura Bulan Kebudayaan. Sura Bulan Kebudayaan dideklarasikan sejumlah elemen, di antaranya Komite Museum Radya Pustaka, Pedepokan Lemah Putih, Mitra Museum Community Surakarta, Mataya Art and Heritage, dan dihadiri serta didukung Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Salah satu pembicara, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM Timbul Haryono menyampaikan, telah ada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun, hingga kini justru belum ada UU induk tentang kebudayaan. Oleh karena itu, UU kebudayaan harus segera diwujudkan. ”Undang-undang kebudayaan itu akan mengatur strategi pengelolaan kebudayaan,” katanya. (IVV/RWN)