Fahri Hamzah Minta Anies Hormati Kebijakan M Nuh soal Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan menghormati kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, M Nuh, terkait Kurikulum 2013.

Menurut Fahri, kebijakan tersebut jangan serta-merta dihapus begitu saja.

"Tolong jangan semua kebijakan yang serius dipikirkan kabinet SBY jadi kayak mau dimentahkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Fahri mengatakan, Nuh tentu telah memikirkan dan membahas dengan matang saat memutuskan untuk menerapkan Kurikulum 2013. Waktu yang diperlukan untuk membahas kurikulum tersebut juga tidak sedikit.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO M Nuh Menteri Pendidikan Nasional

Jika ingin menghentikan Kurikulum 2013, kata Fahri, Anies harus memiliki asumsi yang luas untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Fahri menyarankan agar Anies dan Nuh bertemu untuk membahas persoalan tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar nantinya tercapai keputusan yang benar-benar tepat tentang penghentian Kurikulum 2013.

"Pak Anies, Pak Nuh sama-sama orang baik. Keduanya perlu bertemu agar sampai tingkat kesepakatan bisa dikeluarkan bersama-sama dengan pemahaman yang sudah utuh," kata politisi PKS tersebut.

Anies sebelumnya menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang. (Baca: Mulai Semester Genap, Kurikulum 2013 Dihentikan)

M Nuh menyatakan kecewa dengan keputusan Anies itu. Ia menganggap kebijakan menghentikan Kurikulum 2013 merupakan sebuah kemunduran. (Baca: Kritik Anies, M Nuh Nilai Penghentian Kurikulum 2013 Langkah Mundur)

Namun, Anies menegaskan bahwa keputusannya menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali pada Kurikulum 2006 merupakan langkah tepat bagi pendidikan nasional. Ia menolak jika kebijakannya itu disebut sebagai sebuah kemunduran.