Politisi Demokrat Minta Anies Baswedan Hargai "Warisan" SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Jeffry Riwu Kore, menyarankan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mempertimbangkan ulang dicabutnya penerapan Kurikulum 2013. Jeffry menilai, Anies mengeluarkan kebijakan itu dengan tergesa-gesa.

Jeffry mengungkapkan, saat menerapkan Kurikulum 2013, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiapkannya dengan matang. Semua pertimbangan juga diakomodasi, termasuk di dalamnya pertimbangan dari parlemen.

"Kelihatannya terlalu tergesa-gesa menghentikan Kurikulum 2013," kata Jeffry, di Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Jeffry melanjutkan, dia tak melihat ada pertimbangan mendalam ketika Anies akan menghentikan penerapan kurikulum tersebut. Ia bahkan menduga Anies sengaja menghentikan penerapan Kurikulum 2013 untuk menimbulkan kesan berhasil melakukan terobosan pada awal masa jabatannya. "Jangan-jangan karena tidak ada terobosan yang baru dari Pak Anies sehingga kebijakan Kurikulum 2013 dihentikan dan kembalikan ke Kurikulum 2006," ujarnya.

Dengan latar belakang seorang akademisi, kata Jeffry, Anies seharusnya mengerti betul kondisi di lapangan. Karena berdasarkan pantauannya, masih banyak guru dan peserta didik yang ingin Kurikulum 2013 diterapkan di sekolahnya.

"Ini menyangkut ribuan pelajar dan guru-guru. Jangan membuat mereka bingung dengan dihentikannya (penerapan) Kurikulum 2013," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan kecewa dengan keputusan Anies. Ia menganggap kebijakan menghentikan Kurikulum 2013 merupakan sebuah kemunduran. (Baca: Kritik Anies, M Nuh Nilai Penghentian Kurikulum 2013 Langkah Mundur)

Namun, Anies Baswedan menyatakan bahwa keputusannya menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali pada Kurikulum 2006 merupakan langkah tepat bagi pendidikan nasional. Ia menolak jika kebijakannya itu disebut sebagai sebuah kemunduran.

Anies menjelaskan, penerapan Kurikulum 2013 tidak diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan. Ia juga menyebut substansi pelaksanaan kurikulum tersebut tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik. (Baca: Dikritik M Nuh soal Penghentian Kurikulum 2013, Ini Komentar Anies Baswedan)

Kurikulum 2013 telah diterapkan di 6.221 sekolah sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh Tanah Air pada tahun pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yakni tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.