Anies Baswedan Libatkan Masyarakat Cari Cara Mengoptimalkan Pendidikan

"Harus dicari formulasi atau rumusan untuk pelibatan publik. Ini semangatnya menghidupkan kembali tradisi pelibatan publik agar program pendidikan dan pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan bisa optimal," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan seusai membuka Simposium Pendidikan Nasional Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia yang diinisiasi oleh masyarakat sipil pegiat pendidikan, Selasa (24/2), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Simposium ini berlangsung selama tiga hari, yakni mulai hari ini hingga Rabu (25/2),  dan akan menghasilkan rekomendasi formulasi interaksi state dan non state.

Ada enam persoalan pendidikan yang dianggap paling krusial dan strategis yang akan dibahas oleh enam kelompok. Di setiap kelompok terdiri dari perwakilan masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia dan pejabat eselon 1 dan 2 di Kemdikbud. Keenam persoalan itu adalah akses dan keterjangkauan, anggaran pendidikan dasar, revitalisasi dewan pendidikan dan komite sekolah, mutu dan kurikulum, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, serta penataan dan pemerataan guru.

Febri Hendri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, simposium ini menjadi langkah awal proses interaksi masyarakat sipil dan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, masyarakat sipil tidak diberi ruang untuk berdiskusi atau memberi masukan tentang persoalan dan praktik-praktik pendidikan di lapangan.

"Kita di sini mencari persamaan, bukan perbedaan. Jika nanti ada persoalan yang kami rasa penting tetapi tak bisa dilaksanakan karena tidak ada dalam rencana program pemerintah maka akan tetap kita advokasi," ujarnya.

Anies mengatakan, diskusi bisa bebas tetapi pada ujungnya tetap harus mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) pemerintah. Berbeda dengan masyarakat sipil yang memiliki ruang bebas luas untuk berkreasi dan mewujudkan ide-ide, sepak terjang pemerintah terbatas pada rencana-rencana yang ada di RPJMN dan Renstra. "Di sinilah diharapkan ada titik temu, apa yang bisa kita lakukan bersama," ujarnya.