Ketua Komisi X Kritik Rencana Pemerintah Pangkas Anggaran Beasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengkritik langkah Kementerian Keuangan yang menurunkan pagu anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2016. Sebab, penurunan anggaran itu akan berdampak pada pengurangan kuota beasiswa yang seharusnya menjadi prioritas.

Riefky menjelaskan, anggaran untuk Kemenristek Dikti dalam RAPBN 2016 turun sekitar Rp 5,6 triliun dibandingkan anggaran dalam APBN Perubahan tahun 2015 yang mencapai Rp 43,6 triliun. Adapun dampaknya, ia yakini akan langsung terasa pada pengurangan anggaran prioritas seperti beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (SM3T), Biaya Operasional kepada Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa dosen S2/S3, pendirian perguruan tinggi (PT) baru dan akademi komunitas.

"Pemotongan (anggaran) ini menunjukkan pemerintah tidak paham prioritas program pendidikan tinggi," kata Riefky, melalui pernyataan tertulis yang diterima Minggu (27/9/2015).

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini juga menilai pemerintah tidak konsisten dengan Nawa Cita jika pemotongan anggaran itu tetap dilaksanakan. Karena menurut Riefky, peningkatan riset perguruan tinggi menjadi salah satu isu yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

Riefky melanjutkan, dalam rangkaian rapat pembahasan rencana anggaran 2016 antara Komisi X DPR dengan Kemenristek Dikti terungkap bahwa pemotongan anggaran itu dilakukan Kemenkeu secara sepihak. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Kemenristek Dikti melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk mengoreksi pemotongan anggaran tersebut.

Dalam catatan Komisi X, kata Riefky, pemerintah menyediakan beasiswa untuk 20.700 dosen pada tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah penerimanya turun menjadi 7.500 dosen. Beasiswa SM3T tahun 2015 diberikan kepada 10.400 sarjana, tapi untuk 2016 merosot menjadi 7.000 sarjana.

Penurunan kuota paling drastis terjadi dalam jumlah penerima beasiswa PPA. Pada tahun 2015 penerima beasiswa ini mencapai 121.000 siswa, untuk 2015 penerima beasiswa hanya mencapai 50.000 siswa.

"Koordinasi angarannya sangat buruk. Hal ini sangat membebani mahasiswa, dosen, PTN, PTS, dan berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi," ujar Riefky.