Bahas Penutupan Sekolah di Mesuji, Kak Seto Temui BSNP pada Hari Ini

Seto mengaku, ingin mengetahui apakah ada standar pendidikan yang diberlakukan bagi daerah dan tidak bisa diintervensi oleh pusat.

"Atau (apakah) kementerian bisa ikut intervensi terhadap hal ini. Karena ini kan semua kewenangan dari otonomi daerah katanya," tutur Seto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/11/2015).

Menurut Seto, apa yang dilakukan merupakan upaya untuk memperjuangkan pendidikan dasar di Moro-Moro. Sedikitnya, ada 400 anak usia sekolah dasar di Moro-Moro yang terkatung-katung pendidikannya.

Dari tiga SD di kawasan Moro-Moro, satu sudah ditutup pada Mei 2015 lalu, yaitu SD Moro Dewe. Dua sekolah lainnya terancam mengalami nasib yang sama.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menolak memberi izin kelas jauh (filial) karena sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah konflik agraria dan merupakan kawasan perusahaan konsesi Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri PT Silva Inhutani Lampung (SIL). Wilayah tersebut menjadi lahan tidur, dan sudah ditinggalkan pada tahun 1996-1997 karena dampak krisis moneter.

Seto menambahkan, pihaknya telah koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Lampung Tengah dan tingkat provinsi untuk bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan Bupati setempat.

"Kami masih menunggu laporan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada hal yang positif," ujar dia.

Seto menegaskan, pada intinya, yang dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak dan jangan sampai menimbulkan beban psikologis. Menurut dia, hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan.

"Mungkin bisa ada tempat penampungan sementara, tapi belajar bagi anak kan merupakan hak bagi mereka. Kalau tidak maka rawan pelanggaran terhadap hak anak," kata Seto.

Seperti diberitakan sebelumnya, para relawan terus mengupayakan dan mengurus administrasi agar kegiatan belajar mengajar sekolah-sekolah tersebut dapat terus berlangsung. Bupati Mesuji mengizinkan siswa untuk pindah ke sekolah induk, tapi dari Moro-Moro ke sekolah induk di Mesuji jaraknya bisa mencapai 20 km pulang pergi.

Selama ini, tiga sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tersebut, secara administratif menginduk ke sekolah-sekolah negeri di Mesuji dan Tulang Bawang Barat untuk melakukan kelas jauh.

Berdiri belasan tahun, baru belakangan ini pemerintah kabupaten mempermasalahkan administratif sekolah tersebut dengan alasan tidak diizinkan lagi adanya kelas jauh.