Angkatan Kerja Indonesia Belum Maksimal Terserap Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menandatangani kerjasama lintas kementerian dan pameran kesempatan kerja (job fair). Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target dua juta penempatan tenaga kerja Indonesia setiap tahunnya.

Langkah tersebut didasari oleh kondisi angkatan kerja Indonesia yang belum terserap ke dunia kerja secara maksimal. Di sisi lain, angkatan kerja merupakan cerminan jumlah penduduk secara aktual sehingga harus disiapkan sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu negara.

Sekretaris Jenderal Kemenaker RI, Abdul Wahab Bangkona, pada pembukaan pameran kerja Kemenaker RI di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (23/9/2016) lalu, mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut merupakan salah satu rangkaian agenda job fair untuk meningkatkan sinergi, efisiensi dan efektivitas untuk menjembatani akselerasi antara masyarakat yang sudah memasuki pasar kerja dengan dunia industri.

"Beberapa hal harus kita sepakati petama adalah komitmen dari dunia industri. Kunci dari semua ini adalah industri, yaitu kesiapan industri untuk membuka diri, memberikan informasi dan berpartisipasi, mewarnai program-program pendidikan dan pelatihan agar sesuai formula untuk menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar," ujar Wahab.

Menurut dia, dengan keterbatasan pemerintah saat ini, dunia industri diharapkan bisa berpartisipasi dalam upaya mencetak tenaga kerja yang kompeten dan terampil di masa akan datang. Selain itu, pemerintah perlu terus berupaya memaksimalkan tugas sebagai regulator dan fasilitator dan produsen utama pengembangan, peningkatan dan pencetakan tenaga kerja terampil.

Berdasarkan data berita Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2016 terdapat 127.7 juta orang angkatan kerja. Dari jumlah itu, 120,7 juta orang merupakan penduduk bekerja dan 7,0 juta orang penganggura atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen, jika dibandingkan kondisi setahun lalu (Februari 2015) TPT mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi (9,84 persen), disusul oleh TPT Diploma I/II/III (7,22 persen). Sementara tingkat pendidikan TPT terendah terdapat pada jenjang pendidikan SD ke bawah, yaitu 3,44 persen. Hal itu dikarenakan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apapun, sementara mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai.

Dibandingkan kondisi Februari 2015 lalu, TPT mengalami penurunan hampir pada setiap jenjang pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan SMK (meningkat sebesar 0,79 persen) dan Universitas (meningkat sebesar 0,88 persen).

Saat ini, 62 persen dari angkatan kerja di Indonesia adalah kelompok rentan yang berpendidikan SMP ke bawah. Hal ini menunjukan adanya gap antara tenaga kerja skil dengan tenaga kerja tanpa skil terlalu besar. Terlebih lagi kompetisi global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semakin bergulir, yang berarti persaingan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Asia Tenggara semakin sengit. 

"Untuk itu, pemerintah dan dunia industri harus membangun satu sistem untuk menjembatani antara pasar dan produksi. Sistem ini harus dipelihara dengan baik. Mudah-mudahan dengan pengoptimalan kerjasama lintas kementerian membawa kebaikan bersama terutama dalam konteks ketenagakerjan kita," papar Wahab.

Wahab menambahkan, acara pameran kerja kali ini juga diikuti dengan pemberian penghargaan dari ISO untuk perusahaan dengan menajemen kerja yang baik. Selain itu, ada juga penghargaan bagi terhadap perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

"Sebab dalam hal produktivitas, penyandang disabilitas mampu bersaing karena terbilang cukup bahkan sangat produktif. Untuk itu, mereka juga harus kita berikan ruang untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi pribadi yang produktif," papar Wahab.