Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Perlukah Wali Murid Memprotes Sekolah atau Pemerintah?

Kompas.com - 22/01/2019, 18:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sejalan dengan itu, menumbuhkan kecerdasan anak sama pentingnya dengan menanamkan berbagai karakter positif, seperti dirumuskan dalam Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter untuk SD dan SMP.

Pada birokrat pendidikan tampak ingin menyeimbangkan kedua hal itu dalam tataran konsep. Namun, masih terlihat kegamangan dalam cara penerapan yang tepat di tingkat sekolah.

Untuk itu, peneliti, akademisi, dan praktisi pendidikan perlu saling berbagi hasil penelitian dan pengalaman untuk dapat menjadi rujukan pembuatan kebijakan yang menyeimbangkan pengajaran akademis dan penguatan karakter.

Pentingnya protes dan kontribusi wali murid

Selama wali murid tidak melihat adanya masalah dalam pengajaran akademis, sulit mengharapkan mereka menjadi penggerak perbaikan mutu pembelajaran. Padahal, mobilisasi wali murid untuk mengurusi mutu pembelajaran anak berpotensi membawa perubahan.

Di banyak sekolah tumbuh paguyuban atau organisasi wali murid yang aktif berkelompok per kelas dan menjalin komunikasi melalui WhatsApp.

Dalam usaha menarik perhatian orangtua pada kegiatan belajar anak, salah satu caranya adalah melalui suatu kebijakan nasional pemerintah mewajibkan wali kelas mengumumkan garis besar rencana program belajar bulanan kepada wali murid.

Tujuannya mobilisasi wali murid tidak hanya terbatas mengurusi sarana dan prasarana sekolah atau penguatan karakter, tetapi juga mengenai mutu pembelajaran anak.

Pada tataran kebijakan pusat dan daerah, peran DPR dan DPRD juga penting. Anggota parlemen di level nasional dan daerah perlu meningkatkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran.

Kini pihak eksekutif mulai meluncurkan kebijakan perbaikan mutu pembelajaran, seperti program zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Parlemen yang kritis terhadap pola pikir birokrat yang terjerat pada urusan sarana dan prasarana fisik semata dapat mempercepat perbaikan mutu pembelajaran anak Indonesia.

Syaikhu Usman
Senior Researcher, SMERU Research Institute

Heni Kurniasih
Senior Researcher, SMERU Research Institute

---

Artikel ini dipublikasikan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia dari judul asli Darurat mutu pembelajaran, mengapa wali murid jarang protes ke sekolah dan pemerintah?". Isi artikel di luar tanggung jawab Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com