Berubah Nomenklatur, Dirjen Kebudayaan: Optimalisasi Proses Kemajuan Kebudayaan

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan perubahan internal organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah upaya untuk mengoptimalkan proses pemajuan kebudayaan.

“Di internal organisasi Kemendikbud ada perubahan agar layanan itu bisa berjalan lebih efektif,” kata Hilmar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Secara umum, Hilmar menjelaskan kondisi keragaman budaya yang belum ideal jika dibandingkan dengan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Harapannya dengan restrukturisasi ini seluruh proses pemajuan budaya akan lebih signifikan dilakukan.

“Sekarang kami akan fokus mencatat semua itu (informasi kebudayaan). Sejak Maret 2018 sampai sekarang di kabupaten kota ini terjadi pencatatan-pencatatan itu. Informasinya sudah banyak sekali dan ini semua perlu diproses (lebih lanjut) sehingga nanti betul-betul terlindungi dan masuk dalam database kita. Jadi persoalannya memang pekerjaan ini sangat teknis,” paparnya.

Baca juga: Benarkah Perubahan Ditjen Kebudayaan Hilangkan Tugas Pelestarian Seni dan Budaya?

Lebih lanjut Ia mengatakan, semangat untuk meningkatkan upaya pemajuan budaya berangkat dari apreasiasi yang ingin diberikan kepada para praktisi dan pemerhati budaya yang telah berpartisipasi dalam mendata, melaporkan, dan melestarikan budaya di Indonesia.

“Mereka-mereka yang selama ini sering melaporkan ada cagar budaya yang terbengkalai, ada yang baru ditemukan, dan seterusnya, itu semua tetap dijalankan. Saya sangat berterima kasih,” ucapnya.

Ia juga memastikan perubahan nomenklatur tak mempengaruhi layanan kebudayaan yang selama ini sudah berjalan.

“Tidak ada yang berubah dalam pemberian layanan publik. Apakah itu pelayanan pendaftaran cagar budaya, apakah itu pendaftaran warisan budaya, apakah itu layanan fasilitasi, misalnya program-program, kerja sama dengan komunitas, akan terus berjalan,” tegas Hilmar.