ICW Luncurkan Gerakan Pengawasan Anggaran Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com- Indonesia Corruption Watch bersama Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, serta Dompet Dhuafa, Selasa (14/4), meluncurkan gerakan pengawasan anggaran sekolah serta penggalangan dana publik untuk pengawasan dana pendidikan.

Gerakan itu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan anggaran sekolah. Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch mengatakan, masyarakat masih enggan ikut mengawasi pengunaan dana pendidikan sekolah sehingga sulit untuk mengimbangi dominasi kewenangan kepala sekolah di tingkat sekolah. Padahal, sekolah merupakan pelaksana utama sekolah gratis.

Sebagian besar anggaran pendidikan termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh sekolah. Namun, tata kelola sekolah masih sangat buruk sehingga potensi korupsi anggaran pendidikan termasuk dana BOS sangat besar.

Sekolah gratis yang benar-benar bebas pungutan sulit tercapai selama kebocoran serta penyelewengan anggaran pendidikan di berbagai tingkatan, terutama sekolah masih terjadi.