Meski Ada BOS, Siapa Bilang Sekolah Gratis?

Adapun pemerintah daerah menyatakan, dana untuk pendidikan masih minim meski alokasi anggaran APBD sudah lebih dari 20 persen.

Sejumlah orangtua siswa, Senin (27/4), mengeluh dengan pengeluaran sekolah anak. Meski dikampanyekan sekolah gratis, ternyata masih ada berbagai pungutan yang disodorkan kepada orangtua siswa.

Erna Priani, orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di SD Singaraja I, Kabupaten Indramayu, mengatakan, ia terpaksa membeli seragam batik baru, padahal seragam lama masih bisa dipakai. "Seragam batiknya ganti warna. Jadi, siswa mau tidak mau harus beli lagi yang baru," katanya sambil menunjukkan beberapa kuitansi pembayaran.

Sekolahnya juga menarik dana paving block. Meski orangtua keberatan, iuran dipotong dari tabungan sekolah.

T Sulton, orangtua dari siswa yang bersekolah di salah satu SD negeri di Kota Cirebon, mempertanyakan pembelian buku sekolah. Menurut dia, pembelian buku bisa mencapai Rp 300.000 dan buku tersebut mau tidak mau harus dibeli di sekolah karena tidak ada di toko buku.

Peneliti Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah O'ushj Dialambaqa mengungkapkan, sejumlah kebijakan sekolah tidak meringankan orangtua siswa. Ia juga menemukan bahwa biaya pengayaan tingkat SMP di Kabupaten Indramayu mengurangi dana BOS. Padahal, seharusnya pengayaan itu merupakan kewajiban sekolah dan guru sehingga tidak diperlukan biaya tambahan untuk program tersebut.

O'ushj juga menyoroti dana praujian nasional di tingkat SMP sebesar Rp 37.500 per siswa di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ia menyebutkan, biaya pra-UN semestinya tidak semahal itu. "Berapa sih harga fotokopi soal dan biaya lain-lainnya. Kalau dikalikan jumlah siswa, angka itu akan sangat besar," katanya.

Belum cukup

Mengenai pungutan yang tidak efektif, Kepala SDN Singaraja I Mufrodi membantah adanya pungutan untuk siswa. "Kalau seragam, boleh kok beli di mana saja. Batik yang kami pakai ada di pasaran," katanya.