Mega-Prabowo: Kami Tidak Setuju Ujian Nasional!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menyiapkan anak-anak Indonesia berkompetisi di masa depan. Sistem itu juga harus mampu membangun kultur bangsa yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, gotong royong, budi pekerti, termasuk mengasah budaya malu.

Inilah yang menjadi tantangan para calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia mendatang untuk membenahi karut-marut pendidikan di Indonesia. Tim kampanye ketiga pasang capres-cawapres menyampaikan solusi permasalahan pendidikan kepada Kompas, Senin (8/6) di Jakarta.

Bagi pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, pendidikan yang akan dibangun adalah yang menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mandiri.

”Politik ekonomi kerakyatan menjadi fundamental,” kata Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Hasto Kristiyanto.

Dengan visi pendidikan seperti itu, negara tidak akan mengambil alih kewenangan menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa. Yang terjadi selama ini, kelulusan siswa sekolah ditentukan melalui nilai Ujian Nasional.

”Selama ini kami tidak setuju dengan sistem Ujian Nasional. Yang menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa adalah gurunya. Guru yang paling tahu potensi siswa itu karena sehari-hari berinteraksi dengan siswa,” kata Hasto.

Mega-Prabowo, lanjut Hasto, dalam konteks pendidikan, menghargai budaya inovasi atau penemuan. Dengan demikian, kreativitas siswa dapat berkembang. Keseragaman yang selama ini diterapkan dalam kurikulum pendidikan nantinya ditiadakan.

Pendidikan yang dikembangkan nanti bukan hanya secara formal, tetapi juga nonformal dalam perspektif kebudayaan. Pembangunan pendidikan pun menyatu dengan program gerakan ibu-anak sehingga tidak sepotong-sepotong. Hal itu pun akan diselaraskan dengan peningkatan kualitas guru.

Dalam praktiknya, ujar Hasto, Mega-Prabowo akan menerapkan anggaran pendidikan bukan semata-mata 20 persen. Namun, 20 persen itu dijadikan sistem manajemen, kurikulum, serta mendorong proses berkebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, setiap warga Indonesia berhak atas pendidikan yang seluas-luasnya. Pendidikan tinggi tidak bisa dengan mempertimbangkan status sosial siswanya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal itu di antaranya menjamin pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan biaya pendidikan hingga sekolah menengah atas. Upaya lainnya, melakukan reformasi politik pendidikan dengan memperbarui kurikulum agar lebih berorientasi pada pengembangan anak didik, penguatan karakter nasional lewat materi kebudayaan dan pendidikan humaniora, serta menghapus Ujian Nasional. (IDR/INU/MAM)