Dilema Kepala Sekolah Saat PSB

JAMBI, KOMPAS.com - Wali Kota Jambi R. Bambang Priyatno mengatakan, penerimaan siswa baru (PSB) seringkali menjadikan posisi kepala sekolah serba sulit, terutama kaitannya dengan banyaknya anak pejabat yang tidak lulus PSB. Ditemui di Jambi, Selasa (14/7), Bambang mengaku mendapat keluhan dari beberapa sekolah mengenai kondisi mereka saat PSB.
     
"Telepon genggam Kepsek itu rata-rata mati, sebab mereka pusing dengan kondisi seperti PSB saat ini. Tidak ditolong bagaimana, ditolong takut salah. Sebab, ternyata banyak anak pejabat tidak lulus PSB," ujarnya.
     
Namun, Bambang menekankan agar setiap kepala sekolah tetap bekerja sesuai tupoksinya, penerimaan siswa harus benar-benar sesuai dengan kapasitas sekolah yang ada.
     
"Jika ada yang tidak lulus ya harus terima apa adanya. Meski itu anak pejabat sekalipun. Kepala sekolah harus bekerja sesuai aturan yang ada," tegasnya.
     
Terkait adanya pungutan sekolah saat PSB, Wali Kota mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sekolah termasuk di dalamnya kepala sekolah dan guru. Bahkan ia mengaku telah mendengar adanya keluhan dan laporan masyarakat terkait pungutan sekolah saat PSB, karena itu Wali Kota bakal memanggil Kepala Dinas Pendidiakan untuk diminta penjelasan.
     
Pemanggilan ini untuk mendengar dan meminta kejelasan dari Kepala Dinas soal kondisi di lapangan yang sebenarnya. Hasil pelaksanaan proses ujian nasional (UN) dan PSB, kata Bambang, akan menjadi dasar dalam evaluasi tersebut, termasuk laporan-laporan masyarakat adanya dugaan pungutan di beberapa sekolah.
     
Terkait evaluasi tersebut, Wali Kota telah memerintahkan Dinas Pendidikan membentuk tim khusus yang diketuai Wakil Walikota Sum Indra. "Kinerja selama UN dan PSB akan diselidiki, tim juga akan kumpulkan berbagai bukti jika ada laporan terkait pungutan. Ini salah satu upaya kami agar pelaksanaan UN dan PSB menjadi bersih dari pungutan," tambahnya.