Program Pendidikan Gratis Jatim Jalan di Tempat

SURABAYA, KOMPAS.com - Hingga awal Agustus 2009, program percontohan pendidikan gratis di Kabupaten Sampang dan Bondowoso belum juga terlaksana. Alokasi anggaran dua daerah yang menjadi pilot project pendidikan gratis tersebut belum cair. Padahal, pendidikan gratis merupakan salah satu program andalan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang selalu digembar-gemborkan mereka di awal pemerintahan.

Tersendatnya pelaksanaan program pendidikan gratis mengemuka dalam laporan Komisi E DPRD Jatim terhadap pembahasan perubahan APBD Provinsi Jatim, Selasa (4/8) di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Terkait program 100 hari gubernur di bidang pendidikan yang ditetapkan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan kabupaten/kota, hingga saat ini belum terealisasi," ujar juru bicara Komisi E DPRD Jatim Fadholi M Ruham.

Menurut Fadholi, program percontohan pendidikan gratis di Kabupaten Sampang dan Bondowoso mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar. Namun, dana tersebut hingga saat ini belum cair.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar mengatakan, program percontohan pendidikan gratis telah disampaikan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam program 100 hari mereka. Namun, sampai dengan enam bulan setelah mereka dilantik, program belum juga terlaksana.

Anggaran program ini mendahului perubahan APBD Provinsi Jatim. Seharusnya alokasi dana sebesar Rp 6 miliar berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. "Tapi, kejelasan realisasi BOS Daerah sendiri juga masih dipertanyakan," ucapnya.

BOS Daerah di Jatim mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 75 miliar. Komisi E DPRD Jatim menilai pemanfaatan dana tersebut hingga saat ini belum jelas.

Slogan dihapus

Dalam laporan pada rapat Paripurna, Komisi E DPRD Jatim juga meminta Pemprov Jatim dan gubernur menghentikan slogan pendidikan gratis. Slogan tersebut dinilai menyesatkan, membodohi masyarakat dan membuat lembaga-lembaga pendidikan tak mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meni ngkatkan kualitas pendidikan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, program pendidikan gratis bersifat non privat. Artinya, hanya kebutuhan pendidikan publik saja yang akan disubsidi, sedangkan kebutuhan privat atau pribadi para sisw a tetap ditanggung sendiri-sendiri. "Yang akan disubsidi adalah kebutuhan investasi pendidikan, seperti laboratorium, gedung sekolah, atau pelatihan. Jika ada pihak luar ingin menyumbang, maka mereka harus minta izin dahulu pada kepala dinas pendidikan," jelas Soekarwo.

Terkait belum cairnya dana program percontohan pendidikan gratis, Soekarwo menjelaskan, alokasi dana sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2009. "Saya akan mengecek ke Pak Soewanto (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Sisa dana pendidikan 20 09 akan ditambah dengan dana perubahan APBD 2009," ujarnya.

Meski demikian, Soekarwo menampik jika program percontohan pendidikan gratis yang merupakan bagian dari program 100 hari gubernur dan wakil gubernur tersebut gagal. Menurutnya, persiapan pilot project pendidikan gratis di dua daerah sudah merupakan bagian dari program 100 hari gubernur dan wakil gubernur.