Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Segera Redistribusi Guru

Kompas.com - 30/10/2009, 20:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan kualitas anak didik secara merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia, ketersediaan guru yang berkualitas juga harus merata.

Sayangnya, distribusi guru belum merata sehingga masih banyak daerah -terutama daerah terpencil- yang kekurangan guru berkualitas. Untuk itu Pemerintah harus menyusun strategi khusus yang bisa mendorong guru agar bersedia mengajar di daerah manapun.

Harapan akan peningkatan profesionalitas dan pemerataan distribusi guru itu menjadi salah satu isu pokok dalam Sesi Sidang Komisi Kesejahteraan Rakyat khusus komisi Reformasi Pendidikan dalam Rembuk Nasional (National Summit) 2009, Jumat (30/10), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

"Jumlah guru perlu ditambah hingga ke daerah-daerah terpencil, karena masih banyak daerah yang kekurangan guru," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai pembukaan Rembuk Nasional.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengakui, Pemerintah memang tidak bisa memaksa guru untuk bertugas di daerah-daerah yang khusus. Namun Pemerintah bisa memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia bertugas di daerah-daerah khusus tersebut.

"Siapa yang mau menjadi guru di daerah khusus seperti di perbatasan atau daerah terpencil akan diberi insentif baik finansial, percepatan kenaikan pangkat, atau lainnya," kata Nuh, yang menempatkan rencana redistribusi guru itu sebagai program 100 harinya.

Redistribusi Guru

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal menambahkan, guru yang bersedia mengajar di daerah khusus tersebut otomatis diberi tambahan satu kali gaji pokok meskipun belum memiliki sertifikat. Selain berbentuk finansial, harus ada insentif lain berbentuk penghargaan seperti peluang mendapatkan beasiswa atau dipindah ke daerah lain lebih cepat.

"Jangan sampai ada rasa bosan atau kekhawatiran akan tertahan di daerah dalam waktu lama," ujarnya.

Sebelum proses redistribusi guru tersebut dimulai, Pemerintah Pusat dan Daerah harus memetakan lebih daerah-daerah yang masuk kategori khusus. Hanya saja, memindahkan guru dari satu sekolah ke sekolah lain akan sulit jika perhitungan akan kebutuhan guru itu sendiri tidak tepat.

Namun begitu, Depdiknas optimis dalam waktu 2 tahun mendatang seluruh proses redistribusi guru akan selesai. Redistribusi tersebut termasuk penentuan nasib guru honorer yang kini jumlahnya mencapai 580 ribu orang di sekolah negeri di kota-kota besar.

Nasib guru honorer ini setidaknya akan lebih jelas mulai tahun 2010. Pasalnya, menurut Direktur Profesi Pendidik Depdiknas Achmad Dasuki, ada kebutuhan guru sebanyak 737 ribu orang selama kurun waktu 2010-2014.

"Sekitar 300 ribu diantaranya akan menggantikan guru yang memasuki masa pensiun. Redistribusi ini harus segera dilakukan. Jika tidak, selamanya akan ada sekolah yang kelebihan guru atau kekurangan guru," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com