Jawaban Nuh Terkait Politisasi Guru dalam Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh enggan berkomentar banyak menanggapi isu yang berkembang tentang politisasi guru dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Menurutnya, Kemdikbud tidak memiliki kewenangan untuk menyusup dalam kancah perpolitikan.

"Kemdikbud tak punya tangan langsung ke situ (politik). Paling banter, kita menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas," kata Nuh, seusai membuka Indonesian Science Festival, di Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Ia menegaskan, sesuai aturan yang berlaku, semua guru tak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Baik itu pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan presiden.

"Kalau sosialisasi dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau tim sukses tertentu untuk memberikan pemahaman menggunakan hak pilih, itu boleh. Tapi kalau diarahkan untuk memilih calon tertentu, itu yang salah," tegasnya.

Seperti diberitakan, beberapa organisasi guru di DKI Jakarta membeberkan fakta bahwa tak sedikit guru di Ibu Kota yang dipolitisasi untuk memilih salah satu calon tertentu. Khususnya, pada Pilkada DKI putaran kedua. Praktik memanfaatkan guru pada Pilkada DKI dilakukan dengan berbagai modus. Misalnya, melalui pengarahan dalam forum diskusi atau seminar. Bahkan, ada yang melalui ceramah agama. Praktik ini biasanya disisipkan dalam kegiatan ceramah keagamaan di sekolah. Isinya, arahan untuk memilih calon tertentu.

Menyikapi hal ini, beberapa organisasi guru seperti Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Sekolah Tanpa Batas (STB), Serikat Guru Tangerang (SGT), dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menggelar deklarasi menolak politisasi guru untuk pilkada yang bersih, damai, dan berintegritas. Deklarasi itu dilangsungkan di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (18/9/2012) kemarin.

Berita terkait dugaan politisasi guru dapat diikuti dalam topik "Dugaan Politisasi Guru dalam Pilkada DKI"