KPK Latih 1.000 Dosen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih lebih dari 1.000 dosen di 10 wilayah perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai modul pencegahan dan pemberantasan korupsi. Panduan untuk pendidikan antikorupsi juga telah dibuat KPK bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mempunyai buku pegangan yang menjelaskan detail persoalan korupsi di Indonesia. Buku pegangan itu bisa menjadi panduan perguruan tinggi dalam menyusun program-program antikorupsi di kampus hingga menjadi silabus pendidikan untuk mahasiswa.

”Mulai dari apa itu korupsi hingga nilai dan prinsip korupsi, seperti ide untuk mengarusutamakan sikap dan budaya antikorupsi di perguruan tinggi,” tutur Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (24/10).

Hari Rabu lalu, unsur pimpinan KPK menggelar dialog dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia di Jakarta. Pada dialog tersebut, KPK berbagi informasi mengenai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia dan berbagai permasalahannya. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, perguruan tinggi punya peran penting dalam mendidik dan menciptakan budaya antikorupsi bagi generasi muda.

”Kami berkepentingan agar lulusan perguruan tinggi menjadi pribadi tangguh dan berintegritas serta tak mudah terpengaruh perilaku korup,” kata Abraham. Hingga kini, berbagai data lembaga internasional menyebut korupsi masih menjadi problem utama Indonesia.

Data Political and Economic Risk Consultancy (PERC), tahun 2010 Indonesia menempati peringkat pertama negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik tujuan investasi. Sementara data Transparency International menyebut indeks persepsi korupsi tahun 2010 masih di angka 2,8. Tak beda jauh dengan indeks persepsi korupsi pada tahun sebelumnya.

Abraham mengatakan, pelibatan sejumlah kampus perguruan tinggi mencegah dan memberantas korupsi menjadi penting seiring dengan peta jalan dan rencana strategis KPK. Terlebih lagi, KPK sedang menangani korupsi skala besar, yang antara lain melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan dan penegak hukum.

”KPK mengajak kalangan perguruan tinggi bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini,” katanya.

Bambang Widjojanto menegaskan, KPK telah menyiapkan panduan khusus bagi kalangan perguruan tinggi dalam program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Panduan tersebut bisa digunakan oleh kalangan perguruan tinggi untuk mengenalkan serta mengarusutamakan gerakan antikorupsi di Indonesia. (BIL)