Jakarta Akan Terapkan Kurikulum Baru 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kurikulum pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara menyeluruh mulai pertengahan Juli mendatang.

Namun, hal itu perlu persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permohonan tersebut segera diajukan. Sebelumnya, Kemendikbud menetapkan hanya kuota 30 persen sekolah untuk penerapan pada jenjang pendidikan dasar.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan bahwa pertimbangan menyelenggarakan kurikulum baru untuk semua Sekolah Dasar (SD) di Jakarta ini karena banyaknya lokasi SD yang berdekatan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan jika penerapannya hanya pada sebagian sekolah saja.

"Di Jakarta ini, jarak 200 meter saja ada SD lagi. Belum lagi yang dua SD tapi satu atap. Kalau hanya sebagian, nanti ada yang iri. Kami juga susah tentukan yang mana duluan," kata Taufik di Jakarta, Senin (1/4/2013).

Untuk itu, pihaknya mengajukan pada Kemdikbud agar dapat memberlakukan kurikulum baru pada semua SD yang ada di Jakarta. Dari lima kota administratif dan satu kabupaten, Kabupaten Pulau Seribu sudah dipastikan akan menggunakan kurikulum baru pada semua SD.

"Pulau Seribu sudah pasti 100 persen. Sekarang yang lima wilayah di Jakarta lagi sedang kami upayakan," jelas Taufik.

Mengenai pembiayaan pelaksanaannya, ia mengaku, akan meminta bantuan sementara dari pusat terlebih dahulu. Pasalnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masalah kurikulum ini belum dipersiapkan baik untuk pengadaan buku maupun pelatihan guru secara keseluruhan.

"APBD kan sudah ditentukan peruntukannya sejak 2012. Kurikulum ini baru akhir 2012 diberitahukan. Kalau mau pakai APBD Perubahan juga sulit karena baru bisa bulan November. Lalu Juli-Oktober bagaimana operasionalnya untuk anak-anak," ungkap Taufik.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyambut baik rencana dari DKI Jakarta tersebut. Namun untuk masalah bantuan tersebut, pihaknya akan melakukan perhitungan lagi apakah dengan anggaran yang sudah disetujui DPR RI tersebut dapat dialokasikan.

"Banyak yang ingin 100 persen memang. Tidak hanya Jakarta, ada Yogyakarta dan Padang. Ini tandanya baik sekali," kata Nuh. "Tapi kami coba hitung dulu. Kami juga punya keterbatasan sehingga menetapkan hanya 30 persen," tandasnya.