Presiden: Perubahan Kurikulum Tidak Mengada-ada

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan upaya pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan bukan hal yang mengada-ada. Ia mengatakan, perubahan kurikulum ini berangkat dari upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan nasional dan era globalisasi.

"Pendidikan itu dinamis, termasuk kurikulumnya, sehingga tidak bisa dikatakan mengada-ada kebijakan pengembangan kurikulum. Kita sesuaikan dengan perkembangan situasi," katanya, saat membuka rapat kabinet terbatas bidang pendidikan, di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Presiden mengatakan, meski demikian, perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah juga harus memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dan benar. Terkait sejumlah pandangan mengenai pembahasan Kurikulum 2013 dari masyarakat, kalangan legislatif, dan, praktisi di bidang pendidikan, Kepala Negara meminta agar pandangan tersebut diperhatikan.

"Di antara pandangan yang disampaikan adalah pandangan jangan sampai perubahan ini karena ganti menteri atau memberikan beban kepada orangtua yang kurang mampu untuk menyiapkan teks buku pelajaran yang baru. Pandangan itu patut didengar," katanya.

Presiden berpandangan, dari laporan Wakil Presiden Boediono, diperlukan adanya satu kali lagi pembahasan di tingkat kabinet agar kurikulum bisa diimplementasikan dengan baik.

"Diperlukan pembahasan sekali lagi di tingkat kabinet agar manakala kurikulum diberlakukan tidak ada lagi yang menjadi persoalan," kata Yudhoyono.

"Dalam tahapan implementasi kita putuskan, kewajiban pemerintah seperti apa, manakala segala sesuatu sudah tepat dan benar maka dijalankan dan diberlakukan kurikulum ini," katanya.

Rapat terbatas yang dimulai pukul 14.00 tersebut dihadiri oleh Wapres Boediono, para Menko, Mendikbud Muhammad Nuh, Menag Suryadharma Ali, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.