Sekolah Mulai Kesulitan Pembiayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sekolah di DKI Jakarta saat ini kesulitan pembiayaan. Penyebabnya pihak sekolah tidak bisa memanfaatkan dana yang digalang dari komite sekolah masing-masing. Hal ini terjadi karena mereka takut dinilai memberlakukan pungutan kepada siswa.

"Sebenarnya tidak ada aturan yang melarang partisipasi dana dari komite sekolah. Tetapi pihak sekolah yang tidak berani memanfaatkan partisipasi masyarakat. Mereka takut dilaporkan memberlakukan pungutan ke siswa. Padahal persoalannya berbeda," kata Agus Suprayogi, Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 61 Jakarta, Kamis (16/5/2013) saat akan bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta.

Agus mengatakan, dampak yang mulai dirasakan di SMAN 61 adalah menunda agenda yang bisa ditunda. Agenda peningkatan sarana pendidikan misalnya dengan merehabilitasi ruang kelas untuk sementara ditunda. "Perbaikan ruang kelas bisa kami tunda sementara waktu. Nanti akan kami kerjakan ketika semua sudah jelas," kata Agus.

Beberapa komite sekolah saat ini menghadap Basuki Tajahaja Purnama. Mereka akan melaporkan persoalan tersebut ke wakil gubernur. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto dan beberapa pejabat dinas.

"Kami perlu payung hukum dan penegasan secara politis. Agar partisipasi dari masyarakat ini tidak disebut sebagai pungutan. Kami tetap memberi ruang masuknya siswa dari keluarga miskin. Jika perlu ditambah. Partisipasi orangtua siswa ini sifatnya sukarela, tidak memaksa. Yang dibutuhkan adalah transparansi pengelolaan dana partisipasi orangtua siswa," katanya.