"Klinik Kurikulum" Efektifkan Implementasi Kurikulum 2013

Pada saat Kurikulum 2013 (K-13) akan diimplementasikan, pemangku kepentingan pendidikan di Kota Surabaya, Jawa Timur, sudah berpikir bahwa para guru akan dilatih oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pengalaman implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, problem muncul bukan pada saat pelatihan, melainkan justru pada saat awal pengimplementasiannya.

Ibarat tentara sedang dilatih di pusat tempur, pada saat latihan, guru pasti dapat mengatasi dengan baik segala persoalan yang dihadapinya karena selalu dapat pengawasan dan instruksi dari instruktur. Padahal, masalah sesungguhnya ada di medan tempur, yaitu saat pelaksanaan di lapangan ketika menghadapi peserta didik secara nyata. Tak jarang, guru kelihatan baik-baik saja ketika berada dalam arena pelatihan, tetapi kemudian tidak lancar dalam praktik melakukan proses pembelajaran di depan kelas.

Berdasarkan pengalaman itulah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya beserta pemangku kepentingan pendidikan lainnya melakukan antisipasi agar implementasi K-13 dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan.

"Antisipasinya berupa pengawalan dengan menggunakan sistem yang ada, di antaranya melalui pendampingan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan, didampingi praktisi pendidikan, Martadi, awal Juni lalu.

Pendampingan tersebut dilakukan secara periodik, baik melalui gugus maupun sekolah, sehingga menambah rasa percaya diri para guru. Walau demikian, banyak pula guru yang belum mengerti benar dan menyampaikan banyak pertanyaan perihal proses pembelajaran, misalnya cara mengajar model scientific dan lain sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus segera dijawab agar guru tidak gagap lagi jika menghadapi hal serupa pada kesempatan berikutnya ketika mengajar di depan kelas. Dari fenomena itulah kemudian muncul ide menyelenggarakan sebuah ajang tanya jawab seputar implementasi K-13. Ajang tersebut kemudian dikenal sebagai Klinik Kurikulum.

"Kalau ada pertanyaan, kami bisa memberikan secepat mungkin jawabannya," kata Ikhsan.

Selain itu, penyelenggaraan Klinik Kurikulum juga bertujuan untuk mengetahui persoalan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Hasil pertanyaan para guru dikategorikan, seperti pertanyaan seputar buku, model pembelajaran scientific, dan cara penilaian. Dengan menghimpun pertanyaan atau keluhan guru di lapangan, akan lebih mudah mengetahui masalah sebenarnya sehingga lebih mudah pula mencarikan solusinya.

"Dari situ, sebenarnya kita tidak perlu memonitor dan mengevaluasi karena sudah tahu peta permasalahannya. Bahkan, kalau mau ditindaklanjuti, dari permasalahan itu dibuat buku pintar. Saat sosialisasi kurikulum, buku pintar tinggal dibagikan. Saya rasa cara ini akan membantu guru," katanya.

Dia menjelaskan, Klinik Kurikulum dilakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pada saat implementasi K-13. Selama ini, jika memiliki pesoalan, guru tidak mengetahui harus ke mana menyampaikannya dan mendapatkan jawaban secepatnya. Hal itu terjadi karena tidak ada "ruang khusus" untuk menampung segala persoalan seputar implementasinya.

Di Klinik Kurikulum, persoalan atau pertanyaan tersebut tertampung dan secepatnya mendapatkan jawabannya. Dalam hal ini, Klinik Kurikulum menjadi wadahnya. Kalau pertanyaannya menyangkut kebijakan, pihak dinas pendidikan yang menjawabnya.

"Apabila pertanyaan mengenai substansi kurikulum, kami berikan kepada guru inti dan kepala sekolah inti," kata Ikhsan.

Pengawas, guru inti, kepala sekolah inti, dan unsur perguruan tinggi, setiap dua bulan sekali berkumpul membahas persoalan tersebut di gugus. Mereka berbagi pengalaman dan bercerita tentang program implementasinya, kemudian mencari solusi yang dianggap tepat untuk setiap persoalan. Dengan demikian, implementasi berikutnya sudah tidak ada masalah di lapangan.

"Dua bulan berikutnya, mereka kumpul lagi. Namun, yang berkumpul bukan hanya guru yang mengajar dan melatih, tapi mengundang guru atasnya yang akan implementasi pada tahun depan," ujarnya.

"Dengan begitu, guru tersebut sudah mengetahuinya dari awal. Tidak usah menunggu pelatihan. Itu yang disebut pola pengimbasan. Jadi, ketika kurikulum diimplementasikan, kami bisa segera mencari solusi ketika ada persoalan dan sekaligus membangun sistemnya. Ada atau tidak ada pendampingan, persoalan di lapangan tetap bisa dijembatani," tambahnya.

(ARIFAH)