Distribusi KIP Bermasalah, Kemendikbud Deklarasikan Satgas Indonesia Pintar

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas Indonesia Pintar (SIP) di Kota Bogor, Sabtu (20/8/2016) kemarin.

Berdasarkan siaran pers Kemendikbud, Minggu (21/8/2016), Satgas itu dibentuk untuk mendorong percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih bermasalah.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, awalnya terdapat sekitar 20,4 juta anak kurang mampu yang menjadi sasaran pemegang KIP.

Data itu didasarkan pada data dari Kementerian Sosial.

Kemendikbud lalu memilah kembali angka tersebut. Akhirnya mendapatkan angka 17,9 juta anak kurang mampu di Indonesia yang menjadi sasaran sebagai pemegang KIP.

Dari jumlah itu, 97 persen sudah didistribusikan di era Menteri Anies Baswedan. Namun, rupanya 10 persen di antaranya bermasalah.

"10 persen KIP hanya diantar sampai di kantor kelurahan. Alasannya karena tidak ada biaya operasional untuk mendistribusikan dan ada masalah pada data penerima KIP," ujar Hamid.

Selain itu, ada pula persoalan bahwa ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, menerima dua kartu, hingga temuan penerima KIP sudah meninggal dunia.

"Sehingga kehadiran Satgas ini adalah mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada sekaligus juga memfasilitasi anak-anak yang dianggap berhak untuk menerima KIP tapi belum mendapatkannya," ujar Hamid.

Selain mengawasi distribusi KIP agar tepat sasaran, lanjut Hamid, Satgas itu juga bertugas menggiatkan gerakan sekolah ramah anak dan penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Dalam siaran pers yang sama, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Yulianti mengatakan, peserta didik yang memenuhi syarat menerima KIP namun belum menerimanya bisa mengisi formulir yang disediakan di posko penggaduan pemerintah setempat.

"Saya harap deklarasi SIP ini bisa membantu mendampingi anak-anak yang selama ini belum bersekolah tetapi siap bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan," ujar Yanti.

Deklarasi itu digelar di Taman Ekspresi Kota Bogor. Seluruh kepala sekolah serta lurah se-Kota Bogor hadir dalam acara itu.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun tidak ketinggalan mengikuti acara tersebut.