Terkendala Anggaran, Mendikbud Akui Peran Pemerintah di PAUD Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa pemerintah belum banyak berperan dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hal itu disampaikan Muhadjir saat menjadi pembicara dalam Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (25/11/2016).

Ia mengatakan, ada dua hal yang membuat pemerintah belum banyak berperan dalam pengembangan PAUD.

"Pertama, karena anggarannya sangat terbatas. Kedua, karena wacana PAUD sebagai pendidikan baru berkembang di Indonesia," ujar Muhadjir.

Muhadjir pun memuji Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa yang juga Ketua Umum Muslimat NU, sebagai salah satu perintis PAUD.

"Perintisnya salah satunya Bu Mensos, saat itu banyak membantu Gus Dur (Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid)," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Muhadjir, hingga saat ini justru masyarakat yang lebih dominan mengembangkan PAUD.

Muhadjir mencontohkan, data yang dihimpun pihaknya, tercatat untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di seluruh Indonsia yang dikelola pemerintah hanya sekitar 3.180.

Padahal, jumlah TK yang dikelola pihak swasta sebanyak 82.000.

"Jadi sebagian besar memang masyarakat yang berperan. Karena itu negara selama ini hanya bisa memberikan semacam dorongan fasilitas, bantuan bantuan yang jumlahnya tidak terlalu banyak," kata dia.

"Peranan masyarakat di PAUD ini sangat besar, negara hampir-hampir selama ini belum punya peranan," ujar Muhadjir.

Meski demikian, pemerintah tetap berusaha agar ke depan bisa lebih berperan terkait PAUD. Sebab, PAUD menjadi dasar dalam pengembangan karakter seseorang dan hal itu harus dimulai dari usia dini.

"Kalau pendidikan budi pekerti, atau karakter itu jadi pondasi maka bangunan di atasnya tidak akan mudah roboh. Kalau pondasinya kuat maka bangunan di atasnya tidak akan roboh, ambruk, apalagi kalau diterjang pengaruh asing kita tahan banting, itulah pentingnya pendidikan karakter," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus dan tetap memperhatikan pendidikan anak-anak.

"Karena yang sekarang sudah tersistem dalam sistem kita itu pada pendidikan dasar, maka kementerian leboh fokus pada pendidikan dasarnya, yakni SD dan SMP," kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.