Selain Pola Pikir, Ini 6 Faktor Penyebab Politeknik Lambat untuk Maju

KOMPAS.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membeberkan berbagai alasan pengembangan politeknik di Indonesia kalah dengan universitas.

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, seluruh stakeholder seperti masyarakat, pemerintah, dan industri selama ini berperan melambatkan pengembangan tersebut.

"Saya pikir di sini ada sesuatu yang salah kenapa masyarakat enggak mau masuk vokasi. Masyarakat Indonesia itu punya mindset kalau menempuh pendidikan tinggi hanya untuk gelar, bukan kompetensi," kata Patdono Suwignjo di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Alhasil, kata dia, 92 persen mahasiswa di Indonesia memilih universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Hanya 8 persen atau 750.000 orang yang memilih politeknik dari total 8 juta mahasiswa.

1. Mahalnya uang gedung

Hal tersebut juga diperparah dengan mahalnya uang gedung yang dikenakan. Pembangunan politeknik sendiri memang memakan biaya rata-rata 10 kali lipat dibanding universitas karena banyak laboratorium yang dibangun.

Hal itu membuat uang gedung dan segala keperluan kuliah menggembung. 

2. Kesenjangan gaji lulusan

Pun gaji yang dijanjikan saat bekerja berbeda antara mahasiswa lulusan D4 dengan mahasiswa lulusan S1. "Makanya jarang ada anak orang kaya yang masuk politeknik. Uang gedungnya bisa Rp 15 juta. Tapi kalau kedokteran mesti bayar Rp 500 juta, langsung mau," ungkap Patdono.

3. Kekurangan profesor politeknik

Patdono mengatakan pemerintah turut andil dalam menjadi faktor kurang diminatinya politeknik. Dia menyampaikan saat ini belum ada jenjang strata 3 (S3) bergelar doktoral untuk politeknik. Itulah sebabnya Indonesia kekurangan profesor politeknik. 

"Kenapa jarang profesor politeknik? Kemenristekdikti memperlakukan dosen politeknik yang ingin menjadi profesor sama dengan persyaratan dosen universitas yang jadi profesor. Paling tidak punya 2 publikasi internasional. Padahal politeknik enggak perlu begitu, politeknik caranya punya karya praktis yang monumental," papar Patdono.

4. Penyamaan akreditasi 

Selanjutnya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di bawah Kemenristekdikti juga membukukan kesalahan. Patdono menilai, BAN-PT bersalah karena menyamakan akreditasi universitas dengan politeknik.

"Padahal universitas jelas-jelas berbeda dengan politeknik. Universitas didesain untuk menghasilkan ilmuwan dan peneliti. Politeknik didesain untuk menghasilkan tenaga yang terampil," tuturnya.

5. Lagi, soal gaji lulusan

Industri juga merupakan stakeholder berperan melambatkan perkembangan politeknik. Patdono bilang, kesalahan yang paling mendasar adalah menghargai lulusan politeknik lebih murah ketimbang lulusan universitas.

"Kenapa kalau sarjana teknik dari universitas gajinya berbeda dengan politeknik? Rupanya ada aturan dari Kementerian BUMN. Saya baru tahu ada aturan itu 2 tahun lalu. Maka Pak Menteri (Mohamad Nasir) langsung meminta Kementerian BUMN menyetarakan dengan S1," ucap dia.

6. Keterlibatan industri

Kesalahan yang dilakukan industri berikutnya adalah tidak adanya keinginan untuk terlibat secara intens dalam pembangunan pendidikan vokasi. 

"Padahal, benchmark (tolok ukur) di Jerman, Belanda, Switzerland keterlibatan industrinya sangat intens. Itu menjadi syarat utama," kata Patrono.

Untuk itu, Kemenristekdikti akhirnya membuat program revitalisasi pendidikan vokasi, yakni dengan membuat 200 politeknik baru. Pun mengizinkan pembangunan politeknik yang didalamnya ada kerjasama industri.

Selain itu, pihaknya juga bakal meningkatkan mutu 300 politeknik yang telah ada saat ini, dengan memberikan pelatihan terhadap dosen non-praktisi hingga mendapat sertifikat sesuai mata ajarnya.

Insentif pajak sebesar 200 persen dari jumlah investasi juga diberikan guna mendorong pembangunan politeknik oleh industri.

"Industri bersama politeknik harus merevisi kurikulum, karena orang industri yang tahu persis. Kita sudah punya bukti, tidak ada politeknik yang bagus tanpa ada keterlibatan industri yang baik," imbuh dia.

"Semua harus bertanggung jawab terhadap ketertinggalan pendidikan vokasi di Indonesia," pungkasnya.